Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Platform aduansalahsusu.id. merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah terkait konsumsi dan promosi kental manis.
APARATUR Sipil Negara (ASN) diperbolehkan untuk memperpanjang cuti Lebaran. Namun, dengan catatan bahwa teknisnya diatur oleh instansi masing-masing dalam bentuk cuti tambahan.
YLKI mengkritik langkah PD Pasar Jaya yang menjual masker dengan harga Rp 300 ribu per kotak. Apalagi, banyak masyarakat membutuhkan masker di tengah wabah virus korona.
Anak-anak yang tinggal serta memiliki aktivitas di daerah yang memiliki polusi tinggi bisa terkena ISPA lima sampai delapan kali dalam satu bulan.
YLKI meminta sebaiknya pemerintah menambah dana Public Service Obligation (PSO) untuk PT KAI, agar tidak terjadi kenaikan tarif KRL.
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) berencana menaikkan tarif KRL Commuter Line pada awal April 2022.
"Kasus aktif di Indonesia terus meningkat secara meyakinkan, khususnya di Jakarta. Sebaiknya pemerintah merevisi pelaksanaan PTM 100%,"
Mayoritas responden yang disurvei oleh YLKI 54% berusia 46-65 tahun dan ibu rumah tangga atau perempuan sebanyak 82%.
Pemerintah seharusnya melakukan inspeksi sidak dan pengawasan post market secara berkala, bukan hanya ketika timbul suatu kasus.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
"Kalau Kemenkes mau menarik kembali izin edar, maka tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi," kata Tulus
Tulus mengatakan pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan pasien, misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.
Kemenkes RI, Kemenhub RI, dan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, diminta menyediakan thermal scanner di setiap terminal keberangkatan, baik domestik atau internasional.
Lebih ideal lagi, jika seluruh kebutuhan konsumen atau masyarakat secara umum ditanggung negara.
"Sebab BPJS Kesehatan tidak bisa mengubah tarif jika belum ada Perpres," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).
YLKI menolak rencana tersebut, karena belum ada kepastian kurva covid-19 menurun setelah PSBB Jakarta tahap ketiga berakhir.
Sebelumnya, konsumen PLN kembali dikejutkan dengan melonjaknya tagihan listrik Juni 2020. Bahkan ada yang mengalami kenaikan listrik lebih dari 200%.
Semenjak pandemi covid-19, terjadi lonjakan harga yang signifikan terhadap produk kesehatan. Sehingga menimbulkan kelangkaan pada masker, hand sanitizer, dan obat-obatan.
Saat ini, obat-obat herbal yang diklaim dapat membunuh virus korona telah memenuhi lini media sosial.
Tulus khawatir obat-obat itu mengandung senyawa kimia yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved