YLKI Minta Jaminan Keberlanjutan Pelayanan Kesehatan setelah Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan

SEKJEN Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo menilai penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan harus diinformasikan juga ke peserta agar menjaga hak atas informasi peserta BPJS Kesehatan.

"YLKI juga meminta pemerintah membuka ruang klarifikasi para peserta BPJS yang dinonaktifkan. YLKI meminta adanya koordinasi yang kuat antara Kemensos, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah, terutama di tingkat desa/kelurahan, agar tidak terjadi kesalahan data," kata Rio saat dihubungi, Kamis (5/2).

Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan jaminan keberlanjutan layanan kesehatan, sehingga peserta yang sedang menjalani pengobatan tidak terputus hanya karena persoalan administratif.

Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan.

Penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru. Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya.

Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan PBI JKN jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia