Kriteria Kelompok Peserta BPJS Kesehatan Dinilai belum Jelas

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai batas penghasilan masyarakat yang masuk kategori desil 6 pada BPJS Kesehatan. Catatan ini krusial sebab akan berpengaruh terhadap alokasi bantuan kesehatan dari pemerintah.

“Masa sebagai perwakilan pemerintah Pak Menkes tidak punya gambaran masyarakat dengan penghasilan berapa yang dikategorikan sudah di Desil 6 dan tidak lagi mendapatkan bantuan, sekarang 270 juta rakyat Indonesia sedang menunggu,” kata Charles dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan di Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia menyoroti ketidakjelasan indikator Desil 6 yang dinilai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Berdasarkan laporan yang diterima banyak warga yang ragu berobat karena khawatir status kepesertaan bantuan kesehatan mereka dinonaktifkan.

Baca juga : DPR Minta Penonaktifan PBI BPJS Jangan Putus Layanan Pasien Kronis

Charles juga menyinggung adanya informasi bahwa masyarakat dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan sudah masuk kategori Desil 6. Menurutnya, hal tersebut perlu diklarifikasi pemerintah mengingat angka tersebut masih jauh di bawah standar upah minimum di sejumlah daerah.

“Ya mungkin ada yang mengatakan bahwa sekitar Rp2 juta sudah dianggap Desil 6 per bulan. Apakah dengan penghasilan Rp2 juta sampai Rp3 juta bisa dianggap bisa hidup layak di Indonesia dan tidak lagi mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Charles juga menilai pemerintah perlu memberikan gambaran umum mengenai kriteria Desil 6. Peran pemerintah ini penting, menurutnya, supaya masyarakat dapat memahami posisi sosial ekonominya sekaligus mempersiapkan diri terhadap kemungkinan perubahan status bantuan Kesehatan demi mencegah kebingungan di tengah masyarakat.

“Supaya masyarakat bisa jelas, kalau misalnya penghasilannya di atas Rp3 juta berarti kemungkinan sudah di non-aktifkan,” pungkasnya.