Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, mengatakan masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
“Proses pemantauan kebijakan ini tetap terus berjalan dilakukan oleh YLKI. Masalah utamanya bukan sekadar pembatalan sesaat atau kelonggaran waktu 3 bulan, melainkan kepastian hukum dan keberlanjutan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, menurutnya prosedur penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang tidak berpihak pada konsumen dan suara keluhan dari masyarakat telah menjadi pengingat bahwa kebijakan tidak boleh diambil semerta-merta.
“Transparansi data penentuan kriteria perlu dijelaskan, pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kepesertaan akan dinonaktifkan menjadi dasar hak atas informasi kepada masyarakat,” tegas Niti.
“Perlu juga perbaikan sistem reaktivasi yang cepat dan seharusnya tidak berbelit. Langkah somasi ini menjadi peringatan keras agar negara tidak lalailalai memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan,” lanjutnya.
Dia pun memastikan bahwa YLKI akan terus mengawal perkembangan somasi ini untuk memastikan perlindungan konsumen jasa kesehatan tetap terjamin.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai persoalan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.
"Persoalan PBI BPJS Kesehatan ini hampir selalu berulang, dan akarnya ada di data. Banyak masyarakat yang seharusnya masih berhak justru dinonaktifkan, sementara di sisi lain ada yang tidak tepat sasaran," ujar Selly dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2). (Ant/H-4)
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
bpjs watch mengatakan dinsos dan kemensos perlu melakukan aktivasi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan
KOMISI IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan jangan terlalu pasif dan lebih proaktif terutama kisruh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang saat ini terjadi.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), memastikan rumah sakit tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan.
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved