Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, mengatakan masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
“Proses pemantauan kebijakan ini tetap terus berjalan dilakukan oleh YLKI. Masalah utamanya bukan sekadar pembatalan sesaat atau kelonggaran waktu 3 bulan, melainkan kepastian hukum dan keberlanjutan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/2).
Lebih lanjut, menurutnya prosedur penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang tidak berpihak pada konsumen dan suara keluhan dari masyarakat telah menjadi pengingat bahwa kebijakan tidak boleh diambil semerta-merta.
“Transparansi data penentuan kriteria perlu dijelaskan, pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kepesertaan akan dinonaktifkan menjadi dasar hak atas informasi kepada masyarakat,” tegas Niti.
“Perlu juga perbaikan sistem reaktivasi yang cepat dan seharusnya tidak berbelit. Langkah somasi ini menjadi peringatan keras agar negara tidak lalailalai memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan,” lanjutnya.
Dia pun memastikan bahwa YLKI akan terus mengawal perkembangan somasi ini untuk memastikan perlindungan konsumen jasa kesehatan tetap terjamin.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai persoalan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.
"Persoalan PBI BPJS Kesehatan ini hampir selalu berulang, dan akarnya ada di data. Banyak masyarakat yang seharusnya masih berhak justru dinonaktifkan, sementara di sisi lain ada yang tidak tepat sasaran," ujar Selly dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2). (Ant/H-4)
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
bpjs watch mengatakan dinsos dan kemensos perlu melakukan aktivasi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan
KOMISI IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan jangan terlalu pasif dan lebih proaktif terutama kisruh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang saat ini terjadi.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), memastikan rumah sakit tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan.
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved