YLKI Tunggu Jawaban Kemensos soal Somasi Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan

KETUA Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, mengatakan  masih menunggu jawaban respons Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan. 

“Proses pemantauan kebijakan ini tetap terus berjalan dilakukan oleh YLKI. Masalah utamanya bukan sekadar pembatalan sesaat atau kelonggaran waktu 3 bulan, melainkan kepastian hukum dan keberlanjutan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (11/2). 

Lebih lanjut, menurutnya prosedur penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang tidak berpihak pada konsumen dan suara keluhan dari masyarakat telah menjadi pengingat bahwa kebijakan tidak boleh diambil semerta-merta. 

Baca juga : Soal BPJS PBI, Mensos Tegaskan Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien 

“Transparansi data penentuan kriteria perlu dijelaskan, pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kepesertaan akan dinonaktifkan menjadi dasar hak atas informasi kepada masyarakat,” tegas Niti. 

“Perlu juga perbaikan sistem reaktivasi yang cepat dan seharusnya tidak berbelit. Langkah somasi ini menjadi peringatan keras agar negara tidak lalailalai memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan,” lanjutnya. 

Dia pun memastikan bahwa YLKI akan terus mengawal perkembangan somasi ini untuk memastikan perlindungan konsumen jasa kesehatan tetap terjamin. 

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menilai persoalan penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dengan perbaikan tata kelola Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan sebagai basis penetapan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial.

"Persoalan PBI BPJS Kesehatan ini hampir selalu berulang, dan akarnya ada di data. Banyak masyarakat yang seharusnya masih berhak justru dinonaktifkan, sementara di sisi lain ada yang tidak tepat sasaran," ujar Selly dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/2). (Ant/H-4)