Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg. Iing Ichsan Hanafi memastikan rumah sakit tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan.
Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan agar rumah sakit melayani pasien PBI BPJS Kesehatan.
"Pasien tetap dilayani tidak ada masalah. Termasuk jaminan Kemensos saat ini," kata Ichsan saat dihubungi, Kamis (12/2).
Meski begitu ia menyayangkan pada awal penonaktifan 11 juta peserta PBI tidak ada jaminan pembayaran sekitar 7 hari sampai dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kemensos perihal reaktivasi.
"Bagi kami yang penting penjaminannya yang sangat disayangkan SK Kemensos yang baru diberlakukan sekitar 7 hari pasca penonaktifan peserta PBI JK. Sehingga rumah sakit yang sudah melayani pasien berobat tidak dapat jaminan," ujar dia.
"Sehingga kita minta surat penjaminan dari Kemensos sejak penonaktifan PBI JK tersebut," sambungnya.
Ia berharap pemerintah selalu berkoordinasi kepada rumah sakit sebagai garda terakhir dalam pelayanan kesehatan saat ada kebijakan baru.
"Kita tidak ingin pasien yang membutuhkan memiliki hak untuk dilayani dan kami memiliki kewajiban untuk melayani tapi harus adil karena rumah sakit juga membutuhkan jaminan pembayaran dari pemerintah," pungkasnya. (H-3)
Kepala BGN Dadan Hindayana berharap penerima manfaat dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlindungi dengan BPJS Kesehatan.
Selain jaminan melalui BPJS, Pemprov Kalteng juga menyiapkan jaring pengaman tambahan bagi warga tidak mampu yang belum terdaftar namun mengalami kondisi gawat darurat.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan peserta PBI BPJS Kesehatan dari 11 juta 896 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, sudah aktif kembali
SOSIOLOG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dr. Tantan Hermansah menjelaskan perlunya edukasi agar masyarakat menerapkan pola hidup sehat dan bayar iuran untuk peserta BPJS Kesehatan
Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali setelah sempat dinonaktifkan. Simak skema reaktivasi dan syarat kelayakan terbarunya di sini.
SEJUMLAH opsi dukungan disiapkan untuk membantu pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Wonosobo, Jawa Tengah, yang kepesertaannya dinonaktifkan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Sekitar 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan sejak 1 Februari 2026 sebagai bagian dari pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penonaktifan ini dilakukan tanpa pemberitahuan memadai, sehingga membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan gratis.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menantang anggota Komisi IX DPR RI untuk membereskan karut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved