Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg. Iing Ichsan Hanafi memastikan rumah sakit tetap melayani pasien Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan.
Keputusan tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan agar rumah sakit melayani pasien PBI BPJS Kesehatan.
"Pasien tetap dilayani tidak ada masalah. Termasuk jaminan Kemensos saat ini," kata Ichsan saat dihubungi, Kamis (12/2).
Meski begitu ia menyayangkan pada awal penonaktifan 11 juta peserta PBI tidak ada jaminan pembayaran sekitar 7 hari sampai dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Kemensos perihal reaktivasi.
"Bagi kami yang penting penjaminannya yang sangat disayangkan SK Kemensos yang baru diberlakukan sekitar 7 hari pasca penonaktifan peserta PBI JK. Sehingga rumah sakit yang sudah melayani pasien berobat tidak dapat jaminan," ujar dia.
"Sehingga kita minta surat penjaminan dari Kemensos sejak penonaktifan PBI JK tersebut," sambungnya.
Ia berharap pemerintah selalu berkoordinasi kepada rumah sakit sebagai garda terakhir dalam pelayanan kesehatan saat ada kebijakan baru.
"Kita tidak ingin pasien yang membutuhkan memiliki hak untuk dilayani dan kami memiliki kewajiban untuk melayani tapi harus adil karena rumah sakit juga membutuhkan jaminan pembayaran dari pemerintah," pungkasnya. (H-3)
HARAPAN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diputus kepesertaan dalam BPJS Kesehatan masih ada.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menantang anggota Komisi IX DPR RI untuk membereskan karut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
KemenHAM menegaskan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI harus dievaluasi agar tak terulang
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menantang anggota Komisi IX DPR RI untuk membereskan karut-marut data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera merevisi Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026 terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
SEBANYAK 1.480.380 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Jawa Timur dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
SEBANYAK 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinonaktifkan sejak awal Februari sesuai SK Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved