Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut dugaan pencampuran air dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
Menurut Rio, investigasi independen krusial untuk memastikan kebenaran kasus tersebut secara objektif dan transparan. Ia menegaskan, hasil penyelidikan wajib diumumkan secara terbuka agar publik mengetahui fakta sebenarnya dan terhindar dari spekulasi.
“Tim investigasi harus benar-benar independen agar hasilnya dapat dipercaya. Pemerintah wajib mempublikasikan hasilnya secara terbuka,” ujar Rio kepada Media Indonesia, Kamis (30/10).
Rio juga menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan, terhadap kualitas BBM di pasaran. Jika benar terjadi pencampuran air, hal itu menjadi bukti kelalaian otoritas dalam melindungi konsumen.
YLKI juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti mempermainkan mutu BBM.
“Tak ada ruang kompromi bagi pelaku usaha yang sengaja merugikan konsumen. Pemerintah perlu mengaudit mutu seluruh BBM Pertamina agar kasus serupa tak terulang,” tegasnya.
YLKI menilai langkah tegas, transparan, dan akuntabel sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kualitas serta pengawasan distribusi BBM Pertamina. (Z-10)
Pertamina perlu memperlancar pasokan BBM untuk Aceh. Paling penting adalah jenis bahan bakar bersubsidi guna memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah.
Diduga kuat terjadi praktik pengisian BBM menggunakan jeriken dalam skala besar yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, yakni tengah malam dan subuh.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved