Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI NasDem menegaskan sikap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode kepemimpinan 2024-2029. Hal ini merespons banyaknya pertanyaan apakah NasDem ada dalam kabinet atau tidak.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Viktor Bungtilu Laiskodat menekankan, pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah terang sejak KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Ini (sikap Partai NasDem) tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sudah dilakukan ketua umum Partai NasDem pada saat KPU telah menetapkan presiden terpilih sejak itulah NasDem telah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Viktor dalam keterangannya, Senin (14/10)
Baca juga : NasDem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran Lewat Parlemen
Lalu bagaimana kontribusi NasDem? Viktor menuturkan, Partai NasDem memiliki 69 anggota DPR di parlemen karena itu dukungan secara fisik, pikiran, tenaga semua akan diberikan lewat 69 anggota DPR.
“Ini untuk mendukung pemerintah sehingga pikiran-pikiran visi misi presiden Prabowo Subianto akan dapat dibantu lewat pikiran-pikiran 69 orang ini secara fisik akan bergabung di DPR,” tutur Gubernur NTT 2018-2023 ini.
“Karena itu tidak ada lagi dipertentangkan apakah secara fisik ada di pemerintahan atau tidak, secara jelas bahwa 69 orang anggota DPR ini bergabung dalam pemerintahan presiden Prabowo Subianto untuk membantu mendukung agar visi misi bapak presiden dapat dilakukan dengan dukungan Partai NasDem lewat 69 orang anggota DPR tersebut,” pungkas Viktor.
Diketahui, seusai Prabowo Subianto dan jajarannya mengunjungi NasDem Tower pada 22 Maret 2024, Ketua Umum Surya Paloh dan jajaran menggelar kunjungan balasan ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara pada 25 April 2024. Pada momen itu, Surya Paloh menegakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran.
“NasDem hari ini menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah Prabowo-Gibran," ujar Surya Paloh di kediaman Prabowo. (I-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Pemerintah Indonesia diminta berhati-hati dalam transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irsan Sosiawan Gading mendorong evaluasi menyeluruh atas aktivitas tambang nikel Raja Ampat oleh PT Gag Nikel.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
Rudianto memahami banyak pihak yang menginginkan kehadiran RUU Perampasan Aset. Karena penting dalam upaya pemberantasan korupsi belum tuntas sampai ke akar.
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengapresiasi Panglima TNI yang menegaskan tentang prajurit TNI yang harusmundur jika isi jabatan sipil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved