Ini Profil Lola Nelria, Politikus Partai NasDem yang Semprot Kapolres Sleman di Kasus Hogi

NAMA Lola Nelria Oktavia mendadak menjadi perbincangan hangat di awal tahun 2026. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem ini menyita perhatian publik setelah melontarkan kritik keras terhadap Kapolresta Sleman terkait penetapan tersangka Hogi Minaya, seorang warga yang melawan penjambret demi membela diri.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang panas di Senayan, Lola mempertanyakan definisi "main hakim sendiri" vs "bela diri" yang dinilai semakin kabur dan merugikan masyarakat sipil. "Masyarakat bingung, Pak. Melawan jadi tersangka, diam jadi korban. Di mana kehadiran negara?" ujarnya yang viral di media sosial.

Biodata Singkat Lola Nelria

Nama Lengkap	Lola Nelria Oktavia, S.E.
Tempat/Tgl Lahir	Jakarta, 13 April 1977
Partai / Fraksi	Partai NasDem (Nasional Demokrat)
Dapil	Jawa Barat XI (Garut, Tasikmalaya)
Jabatan Saat Ini	Anggota Komisi III DPR RI (Hukum, HAM, Keamanan)
Pendidikan Terakhir	S1 Ekonomi, Universitas Gunadarma (1999)

Rekam Jejak: Dari Korporasi ke Legislasi

Sebelum melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024, Lola memiliki latar belakang kuat sebagai profesional dan pengusaha. Ia tercatat pernah menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan, yang membentuk perspektifnya dalam manajemen dan pengambilan keputusan.

Direktur Utama PT Hutama Mandiri Karya (2009-2024)
Memimpin perusahaan selama 15 tahun menunjukkan kematangan manajerial sebelum terjun penuh ke politik praktis.
Direktur Utama PT Derap Indo Persada (2006-2009)
Pengalaman awal di level eksekutif puncak.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Jabar XI, Lola dikenal aktif turun ke lapangan, terutama di wilayah Garut dan Tasikmalaya. Inisiasi pembangunan jalan di Malangbong dan penyelenggaraan turnamen olahraga lokal menjadi salah satu cara ia menjaga basis konstituennya.

Fokus 2026: Reformasi Keadilan

Di tahun 2026, Lola menempatkan dirinya sebagai salah satu legislator yang "cerewet" soal kinerja Polri dan Kejaksaan. Selain kasus Hogi Minaya di Sleman, ia juga vokal mendesak transparansi dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan tenaga medis di Bandung.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi juga tidak boleh membingungkan masyarakat yang ingin membela diri. Kepastian hukum adalah hak asasi."

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri yuliani