Fraksi NasDem Dukung DPR Perjuangkan Rakyat

FRAKSI Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat. Terlebih pimpinan DPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi telah menyepakati untuk mengakomodasi aspirasi yang digaungkan masyarakat. Di antaranya, usulan pemangkasan tunjangan anggota DPR RI hingga meningkatkan performa legislasi.

“Ini bukan hanya soal angka-angka penghematan, melainkan soal sikap DPR dalam menegaskan komitmen transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan aspirasi publik,” ujar Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat, menyikapi konferensi pers pimpinan DPR RI dalam rangka menjawab tuntutan 17+8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Viktor mengungkapkan, keputusan menghentikan tunjangan perumahan, melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta memangkas sejumlah fasilitas anggota DPR merupakan langkah bijak yang harus dipandang sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperbaiki tata kelola.

Baca juga : Demokrat Minta DPR Terbuka Soal Tuntutan Rakyat 17+8

Fraksi Partai NasDem DPR RI berkomitmen untuk bersama rakyat menjaga muruah agar fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kembali ke lajur yang semestinya.

“DPR RI berharap rakyat ikut bersama memperjuangkan dan memastikan tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, terutama menyukseskan program pemerintah yang diiimplementasikan untuk menjawab kebutuhan rakyat," ungkap Viktor.

Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan pimpinan DPR yang selaras dengan sikap NasDem yang memelopori penghentian gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang melekat kepada anggota DPR RI nonaktif.

Baca juga : DPR Siap Tindaklanjuti Tuntutan 17+8

“NasDem menekankan perlunya kepastian hukum dalam setiap proses. Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa DPR serius menjaga integritas lembaga,” ujar Viktor.

Fraksi NasDem juga mendorong agar seluruh hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat menjadi stimulus agar lembaga DPR RI dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Kami berharap langkah ini menjadi momentum bagi DPR untuk semakin dekat dengan rakyat,” pungkasnya. (RO)