Tuntutan 17+8 Rakyat, NasDem Sebut Komitmen Respons Aspirasi Publik

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menyebut pihaknya merespons aspirasi publik khususnya terkait tuntutan 17+8 rakyat. Saan mengatakan salah satu bentuk respons ialah mencopot kader yang bersikap tidak etis, seperti Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari posisinya di DPR.

"Partai NasDem bersikap tegas terhadap kader yang dinilai bersikap tidak etis. Sikap itu ditunjukkan dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Partai NasDem sejak berdiri berkomitmen merespons segenap aspirasi publik dan memperjuangkannya melalui langkah konkret tanpa tedeng aling-aling," kata Saan melalui keterangannya, Sabtu (6/9).

Saan mengatakan salah satu komitmen Partai NasDem adalah sikap tanpa mahar dalam pemilu serta mendukung penuh reformasi parlemen seperti yang diperjuangkan mahasiswa dan masyarakat. Ia mengatakan terkait transparansi yang dituntut publik, NasDem sejak lama memperjuangkan agar parlemen transparan, dan dekat dengan aspirasi publik demi menjaga marwah DPR.

Baca juga : Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, DPR Sampaikan 6 Poin Keputusan

"NasDem melalui fraksinya di DPR mendorong penghentian tunjangan perumahan, pemangkasan fasilitas DPR, serta moratorium perjalanan ke luar negeri bagi anggota dewan. Langkah ini selaras dengan aspirasi mahasiswa yang menuntut efisiensi anggaran dan integritas wakil rakyat," kata Saan. 

Sebelumnya, aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini. Mereka meminta 17 tuntutan rakyat segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan harus diselesaikan dalam setahun setelahnya.

Adapun tuntutan "17+8" tersebut yakni : 

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran
2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus
3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR
4. Publikasikan transparansi anggaran
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah
6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat
8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo
11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif
12. TNI segera kembali ke barak
13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal
14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
15. Pastikan upah layak untuk buruh
16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing

8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.
2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.
3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil
4. Sahkan RUU Perampasan Aset
5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis
6. TNI kembali ke barak
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.(H-2)