Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Gerindra disebut kesulitan menyorong kadernya untuk berlaga menjadi kepala daerah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan ada fenomena kader Gerindra lebih betah menjadi wakil rakyat dibandingkan menjadi pemimpin daerah atau masuk dalam kabinet. Pernyataan ini juga menjawab calon yang akan didorong Gerindra di Pilkada Jakarta.
"Secara alami, secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur (Jakarta). Tapi kita lihat lagi situasinya apakah memungkinkan. Mengingat itu tadi ada fenomena kader Gerindra kalau sudah di legislatif itu tidak mau maju ke eksekutif itu dia masalah juga yang begituan. Ya kan tidak bisa kita paksa ya. Itu mungkin passionnya, senangnya di legislatif," ungkapnya di gedung DPR, Rabu (12/6).
Dia menilai untuk Pilkada Jakarta nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa sangat kompetitif jika berhadapan dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga : Partai Masih Pantau Kekuatan Figur di Pilkada Jakarta
"Waktu kami mengusung Jokowi-Ahok dari partai Gerindra kami menang. Waktu kami mengusung Anies sama Sandi kami menang lagi. Saya paham banget situasi Jakarta yang menginginkan sosok yang baru, kebanyakan begitu," kata dia.
Walau Ridwan didorong maju oleh Gerindra, namun semua akan dikembalikan pada keinginan mantan wali kota Bandung itu yang juga sebagai kader partai politik.
"Kita kembali lagi ke Pak RK (Ridwan), Pak RK kan sudah pasang billboard on the way Jakarta dan lain sebagainya. Saya pernah juga bicara dengan beliau sebelum pencoblosan Pak Prabowo, diskusinya yang saya tangkap beliau lebih condong ke Jakarta," tukasnya. (Z-6)
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Menurut Dedi Mulyadi, Teras Cihampelas juga turut mengurangi daya tarik Jalan Cihampelas yang dahulu terkenal sebagai tempat belanja jins.
Gugatan RK terhadap Lisa terdaftar dalam Perkara Nomor: 184/Pdt.G/2025/PN.Bdg. Nilai Rp105 miliar dinilai bentuk ganti rugi materiil dan immateriil.
Ridwan Kamil bakal dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Pihak lain yang dimintai keterangan sebelum Ridwan Kamil, enggan dirinci KPK.
Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti.
Ridwan Kamil akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.
KPK akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk diperiksa dalam waktu dekat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved