Berita Terbaru Perludem Hari Ini

Perludem Kantongi Peta Konflik Kepentingan PHP Pilkada

Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.  

Tingginya Permohonan Sengketa Cerminkan Mutu Pilkada 2024

Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Sengketa Pilkada 2024 Terbanyak di Wilayah Indonesia Timur

10 besar provinsi dengan permohonan sengketa Pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke MK, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di Indonesia bagian timur.

MK Minta Masyarakat Ikut Pantau Sengketa Pilkada

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih meminta masyarakat ikut memantau sengketa hasil Pilkada 2024. Enny menuturkan pihaknya akan menyelesaikan gugatan

Ratusan Permohonan Sengketa Harus Jadi Bahan Evaluasi Pilkada Mendatang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK

Sengketa pemilihan bupati dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari total permohonan.

Kepala Daerah Dipilih DPRD Tidak Menjamin Kurangi Biaya Politik

Alasan biaya politik tinggi yang dijadikan dasar Presiden Prabowo untuk mengganti pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dinilai tidak tepat.

Usul Prabowo Soal Pilkada Dipilih DPRD Tidak Sesuai dengan Sistem di Indonesia

Djayadi juga menyebut Singapura dan Malaysia bukan tergolong negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

Perludem: Kaji Ulang Biaya Tinggi Pilkada, jangan Ubah Sistemnya

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengaku mendukung wacana pemimpin daerah agar dipilih langsung oleh DPRD.

MK Harus Siapkan Mekanisme untuk Cegah Konflik Kepentingan Hakim pada Sengketa Pilkada

PENELITI Perludem Haykal mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) harus menyiapkan sejumlah mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan saat menangani sengketa hasil Pilkada 2024

Ini Saran Pengamat untuk Calon Kepala Daerah yang Menggugat Hasil Pilkada ke MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani perselisihan hasil pilkada akan dilihat pada parameter keterkaitan antara materi gugatan dan dampak keterpilihan

DPR Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

DPR menanggapi adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Perludem

Potensi Konflik Kepentingan Bayangi Sengketa Pilkada di MK

Ninis menyoroti adanya hakim MK Anwar Usman yang dikabarkan tetap turut menyidangkan sengketa Pilkada 2024. Diketahui, Anwar Usman merupakan paman dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Kemenangan Kotak Kosong Akibat Calon Tunggal Bobrok

Bagi Fadli, pada Pilkada 2018, 2019, 2020, dan 2024, kemunculan calon tunggal dinilai sebagai strategi pemenangan politik yang transaksional.

Perludem Temukan Dugaan Politik Uang Secara Masif di Pilkada Jakarta, Jateng dan Sumut

Bawaslu harus berani memberi sanksi tidak hanya kepada penerima dan pemberi di lapangan, namun juga kepada paslon.  

Golput Pilkada Jakarta 2024 Tertinggi dalam Sejarah, Perludem: Parpol Gagal Suguhkan Calon yang Diinginkan Rakyat

Pilkada Serentak 2024 di Jakarta diwarnai dengan tingginya angka golongan putih (golput) tertinggi dalam sejarah Pilkada Jakarta sejak 2007 silam.

Akhiri Polemik Surat Prabowo Dukung Ridwan Kamil

Surat yang ditandatangani Prabowo Subianto mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono.

Masa Tenang Harusnya Digunakan untuk Konsolidasi Internal

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, mengingatkan di masa tenang ini sudah tidak boleh lagi melakukan kampanye. 

Jaminan Sosial untuk Petugas Pilkada Sangat Penting

Titi menjelaskan bahwa anggaran Pilkada yang bersumber dari APBD dapat menjadi tantangan dan kendala dalam menerapkan kebijakan tersebut pada Pilkada serentak 2024. 

Perludem Desak Revisi UU Pemilu

Khoirunnisa menjelaskan bahwa kompleksitas yang terjadi adalah soal banyaknya surat suara yang tidak sah karena masalah yang dialami oleh pemilih.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia