Pulihnya Kepercayaan pada MK

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pemilihan legislatif (pileg) DPRD digabung dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) digabung dengan pileg DPR dan DPD, adalah putusan berbasis taksonomi yang konsisten.

Taksonomi itu menempatkan pemilu dalam ranah kepentingan politik nasional dan politik daerah, bukan pemilu berdasarkan rumpun eksekutif dan legislatif yang tak sepenuhnya konsisten. Tak sepenuhnya konsisten dalam rumpun eksekutif karena pilpres dan pilkada tak serentak dilaksanakan.

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tanggal 26 Juni 2025 yang diajukan Perludem itu juga contoh putusan MK final dan mengikat. Toh, suatu hari sebagian kembali dapat direviu oleh MK bila ada permohonan peninjauan ulang dengan data dan argumentasi kuat.

Baca juga : Pemerintah Diminta Kaji Ulang Keserentakan Pemilu dan Pilkada

Konstitusi bukan dokumen mati, semua pasalnya tertutup bermakna tunggal. Banyak pasal bersifat terbuka. MK pun bukan penjaga garda konstitusi yang terkurung beku dengan putusannya di masa lalu.

MK yang sekarang kiranya kian dapat memulihkan harapan dan kepercayaan dalam mengawal konstitusi. Ini berkat berpikiran terbuka, kekayaan perspektif/insight, dan tentu paling penting tak dapat 'dibeli' oleh suatu kepentingan (seperti mengubah umur capres dan cawapres).

Perludem layak diapresiasi karena terus mengkritisi Undang-Undang Pemilu melalui berbagai forum diskusi, media jurnalistik, serta tanpa lelah dan menyerah mengajukan peninjauan ulang UU Pemilu ke MK.

Baca juga : Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Disegerakan

Pembentuk undang-undang, terutama DPR, seyogianya banyak mendengar pandangan lembaga seperti Perludem, juga banyak belajar dari putusan-putusan MK.

Putusan MK itu berkonsekuensi kekosongan kepala daerah hasil pilihan rakyat. Ini berakibat bertambahnya jabatan kepala daerah diisi pejabat sementara yang ditunjuk presiden.

Ongkos perbaikan undang-undang oleh MK itu ialah 'hilangnya hak rakyat' sekian waktu (dua tahun) sampai pilkada berikutnya. Ongkos itu mestinya dipikirkan wakil rakyat dalam membuat undang-undang agar hasil kerjaannya kian sedikit direviu MK. RUU Pemilu masuk Prolegnas 2025. Namun, belum ada tanda-tanda DPR membahasnya dalam waktu dekat ini.

Beberapa putusan MK sangat mendasar, antara lain mengenai ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden yang memerlukan legislative review mendalam. Pembahasannya butuh kesabaran dalam berargumentasi serta tempo relatif panjang.

Adalah kebiasaan DPR membahas RUU Pemilu 'dekat-dekat' pemilu. Heran, DPR suka mepet-mepet. Akal mencong macam ini tak elok dipertahankan.