Perludem Sebut Problem Tetap Sama Meski Pilkada Diulang

PERKUMPULAN untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyoroti sejumlah problematika yang terjadi selama penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut peneliti Perludem, Haykal, penyelenggaraan PSU masih diliputi sejumlah masalah klasik.

"Apakah kemudian koreksi yang ingin dicapai itu sudah tecapai atau belum? Berdasarkan pemantauan Perludem, kita masih melihat banyak permasalahan yang terjadi dan diduplikasi, terulang seperti pada Pilkada November 2024 lalu," terang Haykal.

Gagal Belajar

Hal itu disampaikannya diskusi mengenai evaluasi Perselisihan Hasil Pilkada 2024 pasca-PSU yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia di Jakarta, Sabtu (3/4). Baginya, keberulangan kesalahan pada PSU menunjukkan bahwa penyelenggara tidak belajar dan tidak mencoba mengevaluasi diri.

Baca juga : PSU Tahap Ketiga Siap Dilaksanakan 9 April, Bawaslu Perkuat Pengawasan

"PSU hanya dianggap sebagai formalitas untuk menjalankan putusan MK, tapi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh," ujarnya.

Politik Uang

Haykal memaparkan, persoalan-persoalan yagn terjadi selama PSU Pilkada 2024 itu antara lain masih adanya praktik politik uang. Ia menyebut, politik uang terjadi tanpa pengawasan yang ketat dari Bawaslu selaku pihak pengawas. Selain itu, KPU juga dinilai kurang menjalankan fungsi sosialisasi untuk mengajak pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS/P-3).

Lebih lanjut, ia mengatakan ruang kecurangan saat PSU lebih terbuka. Itu disebabkan karena minimnya atensi masyarakat atas pelaksanaan PSU. Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga rendah akibat kejenuhan atau ketidaktahuan. (Tri/P-3)