Berkaca di Barito Utara, Bawaslu Gandeng Polri Guna Cegah Jual-beli Suara dan Politik Uang di PSU Kota Palopo

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya menggandeng Polri untuk melakukan patroli besar dalam rangka mencegah praktik politik uang kembali terulang, khususnya dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada).

“Akan ada patroli pengawasan lebih intensif lagi dan kita bekerja sama dengan teman-teman kepolisian untuk melakukan patroli besar untuk antipolitik uang,” kata Rahmat Bagja merespons pertanyaan ANTARA terkait sengketa Pilkada Barito Utara di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Sabtu (24/5).

Polemik Ijazah?

Bagja memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo. Pencoblosan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu calon wali kota Palopo karena polemik keaslian ijazah.

Baca juga : Bawaslu Janjikan Patroli Besar Cegah Politik Uang di PSU

Meski ihwal PSU di Kota Palopo tidak terkait politik uang, Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.

Dijadikan Pelajaran?

Pada saat rapat konsolidasi di Palopo, Jumat (23/5), Bagja berpesan kepada jajaran penyelenggara untuk dapat mengambil pelajaran dari Pilkada Barito Utara yang kembali melaksanakan PSU karena terbukti terjadi pelanggaran politik uang.

"Saya berharap kejadian di Barito Utara tidak terjadi di Kota Palopo. Oleh karena itu, malam ini hingga penghitungan suara besok kita melakukan patroli pengawasan," kata Bagja.

Baca juga : PSU Pilkada Gelombang Empat Digelar 24 Mei, Bawaslu: Perkuat Pengawasan Cegah Politik Uang

Dalam konteks Pilkada Barito Utara, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo pada mulanya mengajukan gugatan hasil pemungutan suara atau PSU ke Mahkamah Konstitusi.

Politik Uang?

Gogo dan Hendro mendalilkan pasangan calon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya melakukan praktik politik uang. Namun, dalam persidangan, Mahkamah justru mendapati fakta bahwa baik Gogo-Hendro maupun Akhmad-Sastra terbukti melakukan pembelian suara (vote buying).

MK menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp16 juta per pemilih. Bahkan, salah satu saksi di persidangan mengaku menerima total uang Rp64 juta untuk satu keluarga.

Jual-beli Suara?

Pembelian suara pemilih juga dilakukan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 dengan nilai sampai dengan Rp6,5 juta untuk satu pemilih. Salah seorang saksi yang menerima uang sebanyak Rp19,5 untuk satu keluarga, bahkan mengaku dijanjikan umrah apabila pasangan tersebut menang PSU.

Oleh sebab itu, MK memutuskan mendiskualifikasi Gogo-Hendro dan Akhmad-Sastra. MK juga memerintahkan KPU kembali melakukan PSU untuk Pilkada Barito Utara dengan diikuti oleh pasangan calon baru dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan diucapkan pada Rabu (15/5). (Ant/P-3)