Bawaslu Sumbar Siapkan 100 Kader Pengawas Partisipatif untuk Pemilu 2029

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyiapkan 100 kader pengawas partisipatif untuk Pemilu 2029. Kader yang berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumbar ini mengikuti Pendidikan Pengawas Partisipatif yang digelar di Pangeran Beach Hotel Padang, 9-11 Juli 2025.

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menegaskan kehadiran pengawas partisipatif sangat penting untuk menjaga kualitas pemilu. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan merupakan kunci agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Harus ada peran serta masyarakat agar pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu bisa lebih optimal,” ujar Alni, Sabtu (12/7).

Baca juga : Bawaslu Tegaskan Bag-Bagi Sembako saat Kampanye Dilarang

Alni mengungkapkan bahwa pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Tercatat lebih dari 100 laporan masyarakat diterima oleh Bawaslu Sumbar selama Pemilu 2024, sementara pengawas langsung hanya menemukan 17 kasus pelanggaran.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi menuturkan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. 

“Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Karena membangun pengawasan partisipatif butuh waktu dan kolaborasi,” ungkap Khadafi.

Baca juga : Banyak Siswa tak Tertampung, Padang Panjang Minta Tambahan Sekolah Negeri

Ia pun mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya menjadi pengawas saat Pemilu, tetapi aktif sepanjang tahapan pemilu, guna memastikan setiap langkah berlangsung transparan dan adil.

Dengan adanya pelatihan ini, Bawaslu Sumbar berharap dapat membentuk kader yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran akan pentingnya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga Pemilu 2029 dapat berjalan lebih bersih dan bebas dari pelanggaran. (YH/P-2)