Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PENGAWASAN partisipatif merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pun dengan pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
"Tugas kami di Bawaslu salah satunya adalah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029. Dengan upaya ini, kami berharap demokrasi ke depan akan menjadi lebih baik lagi," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam keterangannya, Sabtu (7/6).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan proses pemilu.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. "Politik pemilu bukan sekadar datang dan memilih. Karena politik bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari," ujar Rifqi.
Dia menambahkan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak lepas dari kebijakan politik, contohnya dari izin praktik dokter hingga penyusunan anggaran publik.
Oleh karena itu, Rifqi menekankan penting bagi masyarakat untuk tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami dan mengawasi proses demokrasi secara aktif.
Ia juga mengajak generasi muda untuk mulai membekali diri dengan kemampuan yang relevan untuk menjadi pemimpin masa depan, mulai dari kapasitas akademik, komunikasi formal dan informal, jejaring sosial, hingga fondasi spiritual yang kuat sebagai modal utama dalam melayani masyarakat. (Ant/P-2)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, menilai Aria menilai putusan MK membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang baru secara lebih menyeluruh.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
KOMISI II DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah sebagai respons atas isu terkait penjualan dan sengketa pulau di Indonesi
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved