Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENGAWASAN partisipatif merupakan elemen penting dalam demokrasi. Pun dengan pengawasan partisipatif memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah pelanggaran, serta membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
"Tugas kami di Bawaslu salah satunya adalah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029. Dengan upaya ini, kami berharap demokrasi ke depan akan menjadi lebih baik lagi," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam keterangannya, Sabtu (7/6).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan proses pemilu.
Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. "Politik pemilu bukan sekadar datang dan memilih. Karena politik bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari," ujar Rifqi.
Dia menambahkan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tidak lepas dari kebijakan politik, contohnya dari izin praktik dokter hingga penyusunan anggaran publik.
Oleh karena itu, Rifqi menekankan penting bagi masyarakat untuk tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami dan mengawasi proses demokrasi secara aktif.
Ia juga mengajak generasi muda untuk mulai membekali diri dengan kemampuan yang relevan untuk menjadi pemimpin masa depan, mulai dari kapasitas akademik, komunikasi formal dan informal, jejaring sosial, hingga fondasi spiritual yang kuat sebagai modal utama dalam melayani masyarakat. (Ant/P-2)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved