Bawaslu Sulsel Siapkan Strategi Pengawasan Preventif Jika Pilkada Kembali ke DPRD

MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi. 

Dalam rapat internalnya, pimpinan Bawaslu Sulsel menekankan pentingnya strategi pencegahan berbasis masyarakat dan efisiensi anggaran untuk menjawab dinamika perubahan regulasi pemilu mendatang.

Wacana perubahan sistem Pilkada menjadi isu sentral dalam Rapat Penyamaan Persepsi Perencanaan Program Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel. Para pimpinan secara terbuka menyoroti tantangan yang akan muncul jika skenario tersebut menjadi kenyataan.

Baca juga : Sikap Elite Partai soal Pilkada Lewat DPRD tak Didukung Para Pemilih

Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, menyatakan bahwa perubahan aturan utama seperti ini memerlukan kesiapan menyeluruh. “Tantangan tahun ini salah satunya adalah isu terkait kembalinya pemilihan kepala daerah ke DPR. Perubahan Undang-Undang Pemilu yang sedang disusun harus kita jawab dengan integritas dan kegiatan yang menarik untuk menjaga partisipasi publik,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel lainnya, Saiful Jihad lebih khawatir pada implikasi teknis dan anggaran. Ia mengingatkan bahwa dinamika regulasi akan beriringan dengan keterbatasan alokasi dana. 

“Tantangan ini harus kita jawab dengan menghadirkan agenda-agenda kegiatan non-budgeter serta melanjutkan program pencegahan yang relevan, seperti pengawasan ketat terhadap Pemutakhiran Data Pemilih (PDP),” jelas Jihad, menawarkan efisiensi sebagai solusi.

Menyambut analisa tersebut, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli memberikan arahan operasional. Ia menekankan bahwa terlepas dari sistem yang digunakan, fundamental pengawasan tetap pada data dan jejaring masyarakat. 

“Lakukan pendataan pemilih secara proaktif, termasuk warga yang baru berusia 17 tahun atau pindah domisili. Selain itu, jalin kembali dan rawat jejaring dengan pengawas pemilu periode sebelumnya. Mereka adalah aset kunci untuk deteksi dini potensi pelanggaran,” tegas Mardiana. (LN/E-4)