Sikap Elite Partai soal Pilkada Lewat DPRD tak Didukung Para Pemilih

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan adanya jarak antara sikap elite partai politik dan para pemilihnya terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan bahwa mayoritas pemilih partai politik, baik partai yang memiliki kursi di DPR maupun partai nonparlemen, justru menolak perubahan mekanisme pilkada tersebut, termasuk dari Partai Golkar yang diketahui mengusung gagasan itu.

“Apa yang disuarakan oleh pemimpin elite-elite partai itu ternyata belum diamini oleh grassroot atau pemilih-pemilih partai yang bersangkutan,” ujar Ardian di Kantor LSI Denny JA, Jakarta, Rabu.

Baca juga : 84 Persen Generasi Z Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD

Ia memaparkan, tingkat penolakan muncul di hampir semua basis pemilih partai. Berikut rinciannya:

• Pemilih Gerindra: 74,5 persen menolak
• Pemilih PDIP: 56,3 persen menolak
• Pemilih PKB: 67,5 persen menolak
• Pemilih Golkar: 58,3 persen menolak
• Pemilih PKS: 57,5 persen menolak
• Pemilih PAN: 47,5 persen menolak
• Pemilih Demokrat: 57,1 persen menolak
• Pemilih NasDem: 95 persen menolak

“Jadi, terlihat dari sini secara mayoritas bahwa pemilih-pemilih partai yang elite-elitenya menyatakan setuju ternyata di grassroot atau di pemilih-pemilih partai mayoritas menyatakan tidak setuju,” kata Ardian.

Selain soal sikap terhadap pilkada DPRD, survei juga menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Hasilnya, hanya 53,3 persen responden menyatakan percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tidak percaya.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD tak Hilangkan Politik Uang, Hanya Berpindah Arena ke Elite Parpol

“Partai politik adalah salah satu lembaga yang selalu terendah trust publiknya dibanding lembaga dan pilar demokrasi lainnya,” ujarnya.

Survei dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden, pada periode 19-20 Oktober 2025. Ardian menambahkan 1.200 responden itu bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia karena hasil survei-survei pemilu sebelumnya, survei yang dihasilkan dengan jumlah responden itu nyaris sama dengan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum. (Ant/E-3)