Berita Terbaru Komisi Ii Dpr Ri Hari Ini

Komisi II DPR Akan Gelar Rapat Khusus Bahas Isu Pulau-pulau yang Dijual dan Bersengketa

KOMISI II DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah  sebagai respons atas isu terkait penjualan dan sengketa pulau di Indonesi

Komisi II DPR: Ada Ribuan Potensi Sengketa Batas Wilayah di Indonesia

Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,

Komisi II DPR RI akan Panggil Mendagri, Gubernur Aceh dan Sumut Terkait Sengketa Empat Pulau

KOMISI II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau

Semua Pihak Diminta Selesaikan Polemik Peralihan 4 Pulau Aceh ke Sumut dengan Tenang

KETUA Komisi II DPR RI mengajak Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara untuk duduk bersama mencari titik temu penyelesaian polemik 4 pulau Aceh ke Sumut.

DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya

Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.

Komisi II Sebut Menteri Tito Segera Rapat Bahas 4 Pulau yang Masuk Wilayah Sumut

Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian

Pengawasan Partisipatif Bangun Kepercayaan Publik Terhadap Hasil Pemilu

Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari

Pemda Boleh Rapat di Hotel, Komisi II DPR: Kemendagri Perlu Lakukan Kajian Matang

Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. 

Komisi II DPR Tolak Wacana Perpanjangan Usia Pensiun ASN

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ateng Sutisna menolak usulan perpanjangan batas usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) dari Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Anggota Komisi II DPR: Perpanjangan Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun Ganggu Sistem Merit

ANGGOTA Komisi II DPR Ahmad Irawan mengkritik usulan perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun.

Komisi II DPR RI: Pemerintah Harus Kaji Usulan Perpanjangan Masa Pensiun ASN

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyoroti usulan Korpri terkait perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 65 hingga 70 tahun.

DPR Kaji Usulan Jeda Pemilu dan Pilkada

Ide pemberian jeda waktu antara pelaksanaan pemilu dan pilkada penting untuk dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Pemilu 

Pembatasan Gugatan Hasil Pilkada ke MK Agar Efektif dan Efisien

Pembatasan tersebut diperlukan agar gugatan PHP yang berulang tidak terjadi, sehingga tidak berdampak terhadap masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah.

Komisi II DPR Desak Kemendagri Evaluasi dan Bubarkan Ormas yang Meresahkan

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan perlunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi dan membubarkan ormas yang mengganggu persatuan bangsa

Revisi UU Pemilu, Pimpinan DPR Klaim belum Terima Surat dari Komisi II

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPR perihal pembahasan revisi UU Pemilu.

Komisi II DPR Minta MK Diskualifikasi Peserta PSU Bila Ditemukan Pelanggaran TSM

Oleh karena adanya sistem PSU tersebut, Ia menjelaskan bahwa periodisasi jabatan kepala daerah di Indonesia tidak genap selama 5 tahun. 

Komisi II DPR Ingatkan Penyelenggara Proaktif Antisipasi Pelanggaran di PSU

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh mengatakan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang terjadi akibat pelanggaran prosedur atau sengketa, harus diantisipasi

Pengamat: Cegah Pengulangan PSU, Kapasitas KPPS Harus Ditingkatkan

PSU merupakan koreksi atas penyelenggaraan pilkada sebelumnya yang dinilai MK tidak sejalan dengan asas dan prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis

Legislator Desak Pemerintah Tindak Ormas Peminta THR

Fenomena tersebut bertentangan dengan esensi keberadaan ormas yang berfungsi sebagai ruang artikulasi dan pemberdayaan masyarakat

Berlakukan Ambang Batas Parlemen di Daerah

Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting