Berita Terbaru Komisi II DPR RI Hari Ini

Komisi II DPR: Sistem Pemilu adalah Infrastruktur Digital Strategis, Keamanan Harus Setara Perbankan

ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.

Komisi II DPR Tampung Semua Usulan Fraksi soal Ambang Batas dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan pihaknya terbuka untuk menampung berbagai usulan terkait pembentukan skema ambang batas fraksi dalam revisi UU pemilu

Komisi II DPR: Ambang Batas Parlemen dalam RUU Pemilu Masih Dikaji

Komisi II DPR RI menegaskan pembahasan dan pencarian formula parliamentary threshold atau ambang batas parlemen dalam Revisi UU Pemilu masih berlangsung

Ketua Komisi II DPR Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7%

Kebijakan ambang batas bukan sekadar instrumen penyaring peserta pemilu.

Korupsi Kepala Daerah Berulang, Komisi II DPR Soroti Celah Jual Beli Jabatan

Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.

Komisi II DPR Umumkan 18 Calon Anggota Ombudsman, Publik Diminta Beri Masukan

Berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 2008, Komisi II nantinya akan menyaring 18 nama tersebut menjadi 9 nama terpilih.

Komisi II DPR Segera Bahas Revisi UU Pemilu, Jamin Partisipasi Bermakna

KOMISI II DPR RI memulai tahapan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Januari 2026 yang dibagi dalam dua termin utama.

Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Rampung Akhir 2026

Tahapan awal pembahasan akan menitikberatkan pada penyerapan aspirasi publik secara luas.

DPR Ingatkan Dukcapil untuk Permudah Urusan Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.

Komisi II Akui Ongkos Politik Tinggi Biang Korupsi Kepala Daerah, Bakal Dibahas di RUU Pemilu

Dede mengatakan persoalan biaya politik yang tinggi itu merupakan tantangan serius yang perlu segera diantisipasi melalui revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Pemekaran Provinsi di Papua Harus Berorientasi Kesejahteraan

Orientasi utama dari setiap pembentukan daerah otonom baru (DOB) adalah peningkatan kualitas layanan publik.

Komisi II DPR RI Tegaskan Dukungan Politik untuk Percepatan Pembangunan Nusantara dan Pemindahan ASN

Otorita IKN dan Komisi II DPR membahas percepatan pemindahan ASN, kesiapan infrastruktur, serta regulasi Pemdasus untuk memastikan Nusantara siap sebagai Ibu Kota Politik 2028.

Komisi II DPR Akan Panggil Kemendagri dan Pemda Terkait Dana Rp234 Triliun Mengendap di Bank

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendesak Kemendagri dan pemerintah daerah memberikan klarifikasi terkait dana publik senilai Rp234 triliun yang mengendap di bank

DPR Evaluasi Kinerja KPU Imbas Kasus Jet Pribadi

Kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi KPU agar lebih transparan dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Komisi II DPR: Penggunaan Mobil Maung Harus "Dipaksakan"

Jika pejabat mau menggunakan produksi dalam negeri, maka ke depan masyarakat juga bisa melihat mobil tersebut sebagai alternatif daripada produk mobil Eropa, Asia, maupun lainnya.

Jalankan Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materil UU ASN.

Ketua Komisi II DPR Jelaskan 3 Masalah Besar Regulasi Pemilu

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai sistem hukum kepemiluan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi.

DPR Soroti Minimnya Peran Negara dalam Infrastruktur Pesantren

Peristiwa robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny harus menjadi bahan refleksi bagi negara terkait peranannya dalam pembangunan infrastruktur pesantren

Komisi II DPR Tampung Usul Sistem Proporsional Terbuka dalam RUU Pemilu

Komisi II DPR menampung usulan soal sistem pemilu meski Revisi UU pemilu belum mulai dibahas

Pramono: Dana APBD DKI Tidak Ada yang Mengendap di BI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tidak mengendap di perbankan.

Humility is Endless: Etika Kepemimpinan yang Sering Hilang dalam Politik

Imlek dan Upaya Menghapus Residu Sejarah

Konsolidasi Masyarakat Sipil: Kunci Menghadapi Penyempitan Ruang Demokrasi Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia