Berita Terbaru Komisi II DPR RI Hari Ini

DPR Soroti Dana Nganggur Milik Pemda Capai Rp233,11 Triliun

Dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp219,8 triliun.

Tidak Melulu PBB, BUMD Didorong Jadi Penguat Pendapatan Daerah Tanpa Bebani Masyarakat

BUMD seharusnya tidak menjadi beban anggaran daerah, melainkan menjadi instrumen penguatan pendapatan daerah melalui dividen, penugasan PSO, dan Badan Layanan Umum (BLU).

Anggota DPR Sebut Kenaikan Gaji PNS Bisa Timbulkan Kecemburuan Sosial

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendukung pemerintah yang tidak menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun anggaran 2026.

Soal Angket DPRD Pati, Komisi II DPR: Pemberhentian Kepala Daerah Diatur UU

Jika ingin memberhentikan kepala daerah terdapat undang-undangnya, sebagaimana UU tentang Pemerintahan Daerah.

Anggota DPR Sebut Persoalan Bupati Pati tak Perlu Sampai Pemakzulan

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai persoalan yang terjadi di Pati tidak perlu sampai memakzulkan Sudewo dari kursi Bupati Pati

DPR Usul Cak Imin Soal Gubernur Dipilih Presiden Inkonstitusional

Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional

DPR: Usul Pilkada Lewat DPRD Cermin Kegelisahan Publik dan Elite

Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.

NasDem Dukung Kementerian BUMN dan Kemenhut Berkantor di IKN

KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN

DPR Bakal Kaji Usulan Moratorium Pembangunan IKN

Hal itu disampaikan Bahtra merespons usulan Partai NasDem agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.

Revisi KUHAP: Aturan Melarang MA Menjatuhkan Hukuman Lebih Berat Dihapus

DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,

Ketua Komisi II sebut MK Men-downgrade Dirinya

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.

Respons Putusan MK, Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Idealnya Dibahas melalui Pansus

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI  Aria Bima, menilai Aria menilai putusan MK membuka urgensi untuk membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang baru secara lebih menyeluruh.

Dampak Putusan MK, DPR Bahas Perpanjangan Jabatan DPRD secara Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

Komisi II DPR Akan Gelar Rapat Khusus Bahas Isu Pulau-pulau yang Dijual dan Bersengketa

KOMISI II DPR RI menjadwalkan rapat kerja khusus dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta pemerintah daerah  sebagai respons atas isu terkait penjualan dan sengketa pulau di Indonesi

Komisi II DPR: Ada Ribuan Potensi Sengketa Batas Wilayah di Indonesia

Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,

Komisi II DPR RI akan Panggil Mendagri, Gubernur Aceh dan Sumut Terkait Sengketa Empat Pulau

KOMISI II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Pj. Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait sengketa empat pulau

Semua Pihak Diminta Selesaikan Polemik Peralihan 4 Pulau Aceh ke Sumut dengan Tenang

KETUA Komisi II DPR RI mengajak Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara untuk duduk bersama mencari titik temu penyelesaian polemik 4 pulau Aceh ke Sumut.

DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya

Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.

Komisi II Sebut Menteri Tito Segera Rapat Bahas 4 Pulau yang Masuk Wilayah Sumut

Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian

Pengawasan Partisipatif Bangun Kepercayaan Publik Terhadap Hasil Pemilu

Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari

No Tax for Knowledge Supaya Pers tak Mingkem

Satu Abad NU: Perempuan sebagai Penyangga Moral, bukan sekadar Simbol

Politik Anggaran Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia