Berita Terbaru Komisi II DPR RI Hari Ini

Anggota Komisi II DPR: Perpanjangan Usia Pensiun ASN Jadi 70 Tahun Ganggu Sistem Merit

ANGGOTA Komisi II DPR Ahmad Irawan mengkritik usulan perpanjangan usia pensiun aparatur sipil negara (ASN) menjadi 70 tahun.

Komisi II DPR RI: Pemerintah Harus Kaji Usulan Perpanjangan Masa Pensiun ASN

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyoroti usulan Korpri terkait perpanjangan usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi 65 hingga 70 tahun.

DPR Kaji Usulan Jeda Pemilu dan Pilkada

Ide pemberian jeda waktu antara pelaksanaan pemilu dan pilkada penting untuk dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Pemilu 

Pembatasan Gugatan Hasil Pilkada ke MK Agar Efektif dan Efisien

Pembatasan tersebut diperlukan agar gugatan PHP yang berulang tidak terjadi, sehingga tidak berdampak terhadap masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah.

Komisi II DPR Desak Kemendagri Evaluasi dan Bubarkan Ormas yang Meresahkan

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan perlunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi dan membubarkan ormas yang mengganggu persatuan bangsa

Revisi UU Pemilu, Pimpinan DPR Klaim belum Terima Surat dari Komisi II

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPR perihal pembahasan revisi UU Pemilu.

Komisi II DPR Minta MK Diskualifikasi Peserta PSU Bila Ditemukan Pelanggaran TSM

Oleh karena adanya sistem PSU tersebut, Ia menjelaskan bahwa periodisasi jabatan kepala daerah di Indonesia tidak genap selama 5 tahun. 

Komisi II DPR Ingatkan Penyelenggara Proaktif Antisipasi Pelanggaran di PSU

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh mengatakan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang terjadi akibat pelanggaran prosedur atau sengketa, harus diantisipasi

Pengamat: Cegah Pengulangan PSU, Kapasitas KPPS Harus Ditingkatkan

PSU merupakan koreksi atas penyelenggaraan pilkada sebelumnya yang dinilai MK tidak sejalan dengan asas dan prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis

Legislator Desak Pemerintah Tindak Ormas Peminta THR

Fenomena tersebut bertentangan dengan esensi keberadaan ormas yang berfungsi sebagai ruang artikulasi dan pemberdayaan masyarakat

Berlakukan Ambang Batas Parlemen di Daerah

Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.

Hari Ini, DPR Bersama KPU dan Bawaslu Rapat Bahas Coblos Ulang

Dalam putusan MK, terdapat daerah yang harus menjalankan PSU pada satu hingga puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ada juga yang harus PSU di seluruh TPS.

Soroti Pemilihan Serentak, Dede Yusuf: Bintangnya Capres, Caleg Melempem Semua

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden

Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran

Pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu

Ahli Usul Pilpres dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.

Efisiensi, DPR Sebut Anggaran PSU di 24 Daerah Dibantu APBN

Pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh kendala pendanaan

DPR Bantah Evaluasi untuk Siapkan Pergantian Anggota DKPP

Dia mengaku hasil evaluasi tersebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Namun, belum ada tanggapan dari pimpinan DPR.

Komisi II DPR Sebut Pembangunan IKN tidak Perlu Tergesa-gesa

Indra mengingatkan, pembangunan IKN merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.

PKS: Efisiensi Anggaran Wajib, tapi untuk Pendidikan dan Kesehatan Harus Ditambah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun.

DPR: Pembangunan IKN sebatas Ambisi Jokowi, bukan Kebutuhan Negara

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

Ekstraktivisme, Krisis Iklim, dan Tanggung Jawab Negara

Siapa Sebenarnya Provinsi Berkinerja Terbaik?

Paradoks Buku Indonesia, Tanggapan untuk Willy Aditya

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia