Berita Terbaru Komisi Ii Dpr Ri Hari Ini

Hari Ini, DPR Bersama KPU dan Bawaslu Rapat Bahas Coblos Ulang

Dalam putusan MK, terdapat daerah yang harus menjalankan PSU pada satu hingga puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ada juga yang harus PSU di seluruh TPS.

Soroti Pemilihan Serentak, Dede Yusuf: Bintangnya Capres, Caleg Melempem Semua

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden

Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran

Pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu

Ahli Usul Pilpres dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.

Efisiensi, DPR Sebut Anggaran PSU di 24 Daerah Dibantu APBN

Pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh kendala pendanaan

DPR Bantah Evaluasi untuk Siapkan Pergantian Anggota DKPP

Dia mengaku hasil evaluasi tersebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Namun, belum ada tanggapan dari pimpinan DPR.

Komisi II DPR Sebut Pembangunan IKN tidak Perlu Tergesa-gesa

Indra mengingatkan, pembangunan IKN merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.

PKS: Efisiensi Anggaran Wajib, tapi untuk Pendidikan dan Kesehatan Harus Ditambah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun.

DPR: Pembangunan IKN sebatas Ambisi Jokowi, bukan Kebutuhan Negara

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah kepada Pemerintah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Mendagri: Dinamika di MK Jadi Alasan Mundurkan Pelantikan

Jadwal pelantikan dipastikan mundur imbas putusan dissmisal MK terkait hasil sengketa pilkada. Rencananya putusan sela itu dibacakan pada 3-5 Februari 2025.

Penguatan DKPP RI Perlu Diatur dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi UU Pemilu akan membahas isu kelembagaan DKPP RI ke depannya.

DPR Sebut Pagar Laut Tangerang Buah Keteledoran Kementerian ATR/BPN

DPR menilai pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, merupakan bentuk keteledoran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret agar Serentak

Pengunduran waktu pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 dari Februari menjadi Maret 2025 agar pelaksanaannya serentak.

Komisi II DPR Tindak Lanjuti Putusan MK yang Hapus Presidential Threshold

Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.

Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025

JADWAL pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dipastikan mundur menjadi Maret 2025. Awalnya pelantikan dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Komisi II: Pilkada oleh DPRD bukan untuk Bajak Hak Politik Rakyat

Apapun sistem pemerintahannya, secara prinsip patut diapresiasi semangat presiden yang menghendaki pemilu Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan ekonomis.

Perlu Formula Aturan yang Tepat jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan sempat dilakukan melalui DPRD.

Posisi BUMN Asuransi Sosial dalam Danantara

Membaca Arah Kebijakan Ekonomi di Tengah Badai Geopolitik

Mengapa Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Perlu Dihentikan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting