Berita Terbaru Komisi Ii Dpr Ri Hari Ini

Pembatasan Gugatan Hasil Pilkada ke MK Agar Efektif dan Efisien

Pembatasan tersebut diperlukan agar gugatan PHP yang berulang tidak terjadi, sehingga tidak berdampak terhadap masa jabatan kepala dan wakil kepala daerah.

Komisi II DPR Desak Kemendagri Evaluasi dan Bubarkan Ormas yang Meresahkan

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan perlunya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi dan membubarkan ormas yang mengganggu persatuan bangsa

Revisi UU Pemilu, Pimpinan DPR Klaim belum Terima Surat dari Komisi II

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pihaknya sudah bersurat ke pimpinan DPR perihal pembahasan revisi UU Pemilu.

Komisi II DPR Minta MK Diskualifikasi Peserta PSU Bila Ditemukan Pelanggaran TSM

Oleh karena adanya sistem PSU tersebut, Ia menjelaskan bahwa periodisasi jabatan kepala daerah di Indonesia tidak genap selama 5 tahun. 

Komisi II DPR Ingatkan Penyelenggara Proaktif Antisipasi Pelanggaran di PSU

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh mengatakan, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang terjadi akibat pelanggaran prosedur atau sengketa, harus diantisipasi

Pengamat: Cegah Pengulangan PSU, Kapasitas KPPS Harus Ditingkatkan

PSU merupakan koreksi atas penyelenggaraan pilkada sebelumnya yang dinilai MK tidak sejalan dengan asas dan prinsip pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis

Legislator Desak Pemerintah Tindak Ormas Peminta THR

Fenomena tersebut bertentangan dengan esensi keberadaan ormas yang berfungsi sebagai ruang artikulasi dan pemberdayaan masyarakat

Berlakukan Ambang Batas Parlemen di Daerah

Founder Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Dian Permata, mengusulkan adanya pemberlakuan parlemen threshold atau ambang batas parlemen khusus di daerah.

Hari Ini, DPR Bersama KPU dan Bawaslu Rapat Bahas Coblos Ulang

Dalam putusan MK, terdapat daerah yang harus menjalankan PSU pada satu hingga puluhan tempat pemungutan suara (TPS). Namun, ada juga yang harus PSU di seluruh TPS.

Soroti Pemilihan Serentak, Dede Yusuf: Bintangnya Capres, Caleg Melempem Semua

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden

Pakar Usulkan Sistem Pemilu Campuran

Pemilu campuran memberikan porsi pada kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya, sekaligus menjaga peran partai politik sebagai peserta pemilu

Ahli Usul Pilpres dan Pilkada Dijeda 2 Tahun

Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.

Efisiensi, DPR Sebut Anggaran PSU di 24 Daerah Dibantu APBN

Pentingnya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan pelaksanaan PSU tidak terganggu oleh kendala pendanaan

DPR Bantah Evaluasi untuk Siapkan Pergantian Anggota DKPP

Dia mengaku hasil evaluasi tersebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Namun, belum ada tanggapan dari pimpinan DPR.

Komisi II DPR Sebut Pembangunan IKN tidak Perlu Tergesa-gesa

Indra mengingatkan, pembangunan IKN merupakan amanat UU Nomor 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan.

PKS: Efisiensi Anggaran Wajib, tapi untuk Pendidikan dan Kesehatan Harus Ditambah

ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun.

DPR: Pembangunan IKN sebatas Ambisi Jokowi, bukan Kebutuhan Negara

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Taufan Pawe menuding pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebatas ambisi Presiden ke-7 RI, Jokowi Widodo.

DPR Serahkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah kepada Pemerintah

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Mendagri: Dinamika di MK Jadi Alasan Mundurkan Pelantikan

Jadwal pelantikan dipastikan mundur imbas putusan dissmisal MK terkait hasil sengketa pilkada. Rencananya putusan sela itu dibacakan pada 3-5 Februari 2025.

Penguatan DKPP RI Perlu Diatur dalam Revisi UU Pemilu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi UU Pemilu akan membahas isu kelembagaan DKPP RI ke depannya.

Kurikulum Berbasis Cinta

Mengantisipasi Merkantilisme ala Donald Trump

Memperkuat Kedaulatan Pangan Perikanan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia