Komisi II DPR: Ada Ribuan Potensi Sengketa Batas Wilayah di Indonesia

KETUA Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut pemerintah memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan terkait ribuan potensi sengketa batas wilayah di Indonesia. 

Ia mengatakan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) yang sempat terjadi bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah soal penetapan batas wilayah.

“Komisi II DPR RI melalui tiga fungsi parlemennya, penganggaran, legislasi, dan pengawasan akan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk menyelesaikan ribuan potensi sengketa tapal batas di Indonesia agar kemudian masalah empat pulau ini dan masalah serupa tidak menyeruak lagi di kemudian hari,” ujar Rifqinizamy, melalui keterangannya, Selasa (17/6).

Baca juga : Komisi II DPR RI akan Panggil Mendagri, Gubernur Aceh dan Sumut Terkait Sengketa Empat Pulau

“Pemerintah pusat harus menyadari potensi sengketa batas-batas wilayah antarprovinsi, antarkabupaten dan kota di dalam provinsi dan seterusnya harus kita selesaikan,” tambahnya.

Menurut Rifqinizamy, keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan, pendapatan asli daerah hingga data kependudukan.

“Wilayah itu jelas kok, tidak mungkin wilayah dimiliki oleh dua provinsi. Tidak mungkin, dan urusan wilayah, urusan tapal batas adalah urusan pemerintah pusat. Jadi sesuatu yang tidak perlu didiskusikan, tidak perlu dinegosiasikan, karena ini hitam putih,” paparnya.

Baca juga : Sengketa Empat Pulau, Muzakir Manaf Siap Bawa Persoalan ke Meja Presiden

Untuk itu, pemerintah pusat didorong agar segera membenahi tapal batas wilayah yang berpotensi terjadinya polemik dan konflik yang berkepanjangan.

“Menurut saya ini pembelajaran bagi pemerintah pusat juga untuk diperlukan ketegasan dan kejelasan terkait beberapa wilayah yang menjadi polemik antara satu pihak dengan pihak yang lain,” katanya. 

Lebih lanjut, Rifqinizamy mengatakan Komisi II akan menuangkan tapal batas wilayah terutama batas provinsi, kabupaten/kota ke dalam undang-undang. Ia mengatakan pihaknya juga terbuka jika diperlukan revisi terhadap semua UU provinsi, kabupaten/kota, yang menyebutkan titik koordinat dengan jelas.

"Komisi II DPR RI siap bekerja keras menyelesaikan seluruh UU terkait provinsi, kabupaten/kota yang jumlahnya 545 di seluruh Indonesia," pungkasnya. (Faj/P-2)