Berita Terbaru Sengketa Hari Ini

Pakar Hukum Sebut Mediasi di OJK tidak Perlu Didampingi Penasihat Hukum

PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.

Dilaporkan ke Polda, Pengelola Lama Bandung Zoo Melawan

Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.

Komisi II DPR: Ada Ribuan Potensi Sengketa Batas Wilayah di Indonesia

Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,

Sengketa Empat Pulau, Muzakir Manaf Siap Bawa Persoalan ke Meja Presiden

Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.

Perlu Banyak Pertimbangan Tuntaskan Sengketa Empat Pulau

Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.

Jangan Batasi Sengketa Hasil Pilkada di MK

Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.

KPU-Bawaslu Harus Siapkan Materi Terbaik untuk Hadapi Gugatan PSU di MK

Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.

Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa di MK Pertengahan Maret 2025

Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.

Tok, 6 Februari Pelantikan Kepala Daerah untuk Pilkada Nihil Sengketa

Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.

Dalil Relasi Kekuasaan Butuh Bukti Kuat Yakinkan MK

Seharusnya dugaan pelanggaran yang melibatkan kekuasaan dan jabatan negara bisa diselesaikan ketika tahapan melalui Bawaslu yang menangani adanya pelanggaran

2 Daerah di Bengkulu tak Ikut Pelantikan Kepala Daerah Serantak

Pasangan calon Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin-Yefri Sudianto telah diregistrasi MKRI dengan Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 dijadwalkan sidang pada 10 Januari 2025.

MK Berusaha Adil Tangani Sengketa Pilkada 

Suhartoyo menilai bahwa dengan terjaganya independensi dan imparsial dalam penanganan perkara, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada sebuah lembaga peradilan MK.

Perludem Kantongi Peta Konflik Kepentingan PHP Pilkada

Belum terunggahnya dokumen tersebut juga menyebabkan Perludem belum bisa melakukan pemetaan terkait potensi konflik kepentingan pada sidang PHP-kada ke depan.  

Tingginya Permohonan Sengketa Cerminkan Mutu Pilkada 2024

Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Sengketa Pilkada 2024 Terbanyak di Wilayah Indonesia Timur

10 besar provinsi dengan permohonan sengketa Pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke MK, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di Indonesia bagian timur.

Ratusan Permohonan Sengketa Harus Jadi Bahan Evaluasi Pilkada Mendatang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK

Sengketa pemilihan bupati dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari total permohonan.

Rekapitulasi Suara Tuntas, KPU RI Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Putusan dijadwalkan paling akhir dibacakan pada Maret 2025. Setelah itu, KPU dapat menetapkan pasangan calon terpilih maksimal lima hari setelah menerima salinan penetapan dari MK.

KPU Jakarta Tunggu Pengumuman MK untuk Tetapkan dan Lantik Pramono-Rano

PKPU Nomor 18/2024 sendiri memang tidak merinci tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah yang terpilih tanpa permohonan perselisihan sengketa hasil pilkada.

MK Mesti Transparan dan Imparsial Tangani 115 Gugatan Pilkada 

MK harus imparsial dalam menerima gugatan perselisihan tersebut dengan cara tidak pilih kasih dalam menangani perkara.

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

Perundungan masih Menghantui Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia