Berita Terbaru sengketa Hari Ini

Tingginya Permohonan Sengketa Cerminkan Mutu Pilkada 2024

Puadi menerangkan tingginya jumlah perkara juga menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan Pilkada. 

Sengketa Pilkada 2024 Terbanyak di Wilayah Indonesia Timur

10 besar provinsi dengan permohonan sengketa Pilkada 2024 tertinggi yang masuk ke MK, tujuh provinsi di antaranya merupakan wilayah di Indonesia bagian timur.

Ratusan Permohonan Sengketa Harus Jadi Bahan Evaluasi Pilkada Mendatang

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi membantah jika tingginya perkara diartikan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

312 Permohonan Sengketa Pilkada 2024 Masuk MK

Sengketa pemilihan bupati dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2% dari total permohonan.

Rekapitulasi Suara Tuntas, KPU RI Siap Hadapi Gugatan Sengketa

Putusan dijadwalkan paling akhir dibacakan pada Maret 2025. Setelah itu, KPU dapat menetapkan pasangan calon terpilih maksimal lima hari setelah menerima salinan penetapan dari MK.

KPU Jakarta Tunggu Pengumuman MK untuk Tetapkan dan Lantik Pramono-Rano

PKPU Nomor 18/2024 sendiri memang tidak merinci tanggal penetapan pasangan calon kepala daerah yang terpilih tanpa permohonan perselisihan sengketa hasil pilkada.

MK Mesti Transparan dan Imparsial Tangani 115 Gugatan Pilkada 

MK harus imparsial dalam menerima gugatan perselisihan tersebut dengan cara tidak pilih kasih dalam menangani perkara.

Ini Penjelasan MK Soal Alur Gugatan Hasil Pilkada 2024

Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK.

Calon Tunggal Menang 100%, Pilkada Banjarbaru 2024 Terbanyak Disengketakan di MK

Dilansir dari laman resmi MK, empat permohonan perkara Pilkada Banjarbaru 2024 didaftarkan pada Rabu (4/12). 

KPU Bersiap Tangani Sengketa Hasil Pilkada 2024

Ketua MK Suhartoyo mengungkap pihaknya sudah menggelar simulasi penanganan sengketa Pilkada 2024

DPR RI Awasi Pilkada yang Suara Antarkandidat Selisih Tipis

Daerah yang mengalami jarak perolehan suara ketat, hampir pasti salah satu kandidatnya akan melakukan upaya hukum.

Kisruh di Apartemen Graha Cempaka Mas, Warga Mengadu ke Pj Gubernur Teguh

Sejumlah warga dari Apartemen Graha Cempaka Mas menyambangi posko pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (18/11).

Sengketa Pilkada Kendal Berlanjut, Dico Yakin Memenangkan Gugatan

Ia menilai sikap KPU Kendal yang telah mengembalikan berkas pendaftaran miliknya karena dianggap tidak memenuhi syarat sebelum pendaftaran ditutup adalah kekeliruan.

Diduga Sengketa Lahan, Akses Jalan Gang di Padalarang Ditutup Tembok

Akibat tindakan sepihak itu, warga sekitar tak bisa melintas. Para pelajaran ibu rumah tangga yang biasa berangkat sekolah maupun ke pasar, kini terpaksa harus memutar sekitar 200 meter

Pembentukan Family Office, Luhut Bakal Bawa Hakim Internasional

Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional

Belum Inkrah, Eksekusi Rumah di Radio Dalam Berakhir Ricuh

Proses eksekusi dilakukan karena pemilik dianggap tak mampu melunasi utang yang ditimbulkan dari pembelian.

Quo Vadis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Refleksi UU 2 tahun 2004

UUPPHI perlu dipahami sebagai hukum formil tentang penegakan ketentuan hukum ketenagakerjaan ketika terjadi perselisihan hubungan industrial.

Karyawan Perusahaan Ritel Sengketa Merek Pertanyakan Putusan MA

Karyawan perusahaan ritel pakaian mempertanyakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan peninjauan kembali (PK) perkara gugatan sengketa merek perusahaan

Keseriusan KPU Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg 2024 Harus Dievaluasi

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan teguran Hakim Konstitusi ke

Buruh Apresiasi Pembentukan Unit Khusus Ketenagakerjaan Polri

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia