Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional untuk mengatasi potensi sengketa pajak yang muncul. Pemerintah akan menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia. Rencananya penempatan dana itu akan dibebaskan dari pajak.
Luhut menerangkan dari skema family office yang dia pelajari di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), bahwa penting adanya kepastian hukum yang didapat dalam proses penyelesaian sengketa antara wajib pajak lewat pengadilan arbitrase. Hakim tersebut harus memiliki sertifikasi internasional.
"Kami sedang berdiskusi saat ini terkait arbitrase. Kami dapat mengundang hakim internasional seperti dari Singapura, Abu Dhabi, atau Hong Kong," jelasnya dalam konferensi pers 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (31/7)
Baca juga : Amicus Curiae Bisa Jadi Pertimbangan MK dalam Putuskan Sengketa Pilpres
Luhut menyampaikan putusan arbitrase merupakan tingkat akhir atau final dan langsung mengikat para pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat digugat kembali. Dengan begitu, investor bakal mendapat kepastian hukum saat berbisnis di Indonesia. Pasalnya, selama ini investor mengeluhkan soal ketidakpastian hukum di Indonesia.
"Setelah mereka (hakim) memutuskan, tidak ada lagi banding, jadi selesai. Saya pikir ini memberikan kepastian hukum di negara ini," ucap Luhut.
"Beberapa kelemahan yang masih dihadapi Indonesia adalah ketidakpastian hukum yang dikatakan oleh orang-orang. Jadi, semoga dengan ini kita bisa menjawab ketidakpastian hukum ini," tambahnya.
Rencananya, pemerintah meresmikan family office yang diperuntukkan bagi kalangan konglomerat atau investor kakap pada Oktober mendatang. Saat ini pemerintah masih menyiapkan regulasi mengenai aset asing, perancangan sistem perpajakan, penyedia jasa manajemen aset dan lainnya terkait family office.
"Kami sedang membahas ini semua dan kami berharap dapat melihat hasilnya sebelum Oktober," pungkasnya. (Ins/Z-7)
Akademisi berharap pemerintah bisa belajar dari negara lain untuk menerapkan regulasi dan institusi yang mumpuni.
Indonesia disebut tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura yang telah membangun family office dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura.
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa ada penolakan dari satu kementerian terkait dengan konsep Family Office.
KONSEP family office yang digadang-gadang menjadi instrumen menarik orang-orang superkaya dunia berinvestasi di Indonesia ternyata mandek.
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Family Office.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
Dalam kondisi sosial yang timpang, hanya hakim yang adil yang menjadi harapan masyarakat kecil. Berbeda dengan penguasa atau elite yang tak terlalu terbebani saat terjerat kasus hukum.
Ia mengaku menerima laporan bahwa masih ada hakim yang belum memiliki rumah dinas. Hakim tersebut masih mengontrak.
Teguran keras Ketua Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto kepada para hakim yang bergaya hidup mewah perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved