Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan kepada Presiden Prabowo Subianto agar konsep usaha family office atau kantor keluarga sudah mulai berjalan di Indonesia pada Februari 2025.
Pembentukan firma penasihat pengelolaan kekayaan swasta yang melayani individu atau keluarga dengan kekayaan tinggi itu telah diwacanakan Luhut sejak pertengahan tahun lalu.
"Ini masih lanjut, harus lanjut. Presiden setuju, maka itu tinggal kita tangani lagi. Kalau saya ketemu presiden, saya balik usul ya bulan depan harus kita jadikan," ungkapnya usai acara Semangat Awal Tahun 2025 (SAT 2025) di IDN HQ, Jakarta, Rabu (15/1).
Luhut mengaku pihaknya telah membuat studi mengenai pendirian family office. Dari studi itu, Indonesia disebut tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura yang telah membangun family office dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura.
"Kita sudah lama kita studi. Tapi, kita terlambat. Sekarang mereka (Malaysia dan Singapuran) sudah buat. Banyak duit yang berenang mencari tempat singgah. Jadi, kita enggak mau dong kalah dengan negara tetangga kita," tegasnya.
Luhut menyebut pentingnya family office untuk menarik dana-dana orang kaya dunia agar ditampung di Indonesia.
Berdasarkan data The Wealth Report, populasi individu superkaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.
Dari perhitungan 2024 lalu, ada sekitar US$11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia.
"Memang alur berpikir kita itu harus dibalik. Jangan hitung untungmu saja, tapi untung investor juga dipikirkan. Kita harus tarik (dana) itu," pungkasnya. (Ins/E-2)
PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan yang mengaitkannya dengan kepemilikan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan sejarah pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden SBY.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Woosh sudah mampu
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana pembentukan family office atau kantor keluarga di Indonesia tidak akan menggunakan APBN.
RENCANA pembentukan family office atau kantor keluarga di Bali yang digagas oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2024 membutuhkan dasar hukum
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office.
Akademisi berharap pemerintah bisa belajar dari negara lain untuk menerapkan regulasi dan institusi yang mumpuni.
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa ada penolakan dari satu kementerian terkait dengan konsep Family Office.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved