Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office. Family office direncanakan dibangun di Bali.
"Saya tidak akan mengalihkan anggaran ke arah sana," ujarnya saat diwawancarai usai menghadiri pertemuan dengan para investor di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pada Senin (13/10).
Purbaya menyatakan dirinya mengetahui adanya wacana pembangunan family office tersebut, yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, menurutnya, hal itu merupakan domain DEN, dan Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan konsep proyek tersebut.
"Saya belum memahami konsep detailnya, meskipun Pak Luhut sering membicarakannya. Karena belum pernah melihat langsung konsepnya, saya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh," jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa fokusnya adalah memastikan pengelolaan APBN berjalan efisien dan tepat sasaran. Ia juga berkomitmen untuk meminimalkan kebocoran anggaran dalam implementasinya.
"Soal family office, kalau memang ingin dilaksanakan, ya saya doakan saja," tambahnya.
Sebelumnya, DEN menggagas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan difokuskan pada sektor keuangan dan family office di Bali. Tujuannya adalah menarik arus investasi asing ke dalam negeri melalui pintu gerbang investasi di kawasan tersebut.
Luhut menjelaskan bahwa para investor luar negeri nantinya berpotensi menjadi mitra investasi (co-investor) bersama Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA). Ia mengklaim pendekatan ini telah terbukti berhasil di sejumlah pusat keuangan global seperti Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong, dan Singapura.
Bali dinilai sebagai lokasi strategis karena citranya sebagai surga kerja (work heaven) bagi investor mancanegara, serta potensinya untuk dikembangkan menjadi bagian dari Indonesia Financial Centre (IFC).
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5%–6% bukanlah capaian yang patut dibanggakan.
Industri Hasil Tembakau (IHT) dipercaya memiliki peran penting terhadap ketahanan ekonomi nasional, terlebih bagi kebijakan ekonomi ala Prabowo yang dikenal dengan jargon Prabowonomics.
Masukan dari MSCI harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural guna mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif.
Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang.
Tingkat ketidakpastian global saat ini mencapai level tertinggi sejak tahun 1980, menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Menurut Luhut, permintaan tersebut muncul dalam proses negosiasi antara kedua negara terkait kebijakan tarif impor sebesar 19% yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia.
Aturan gratifikasi TikTok, Purbaya Yudhi Sadewa, Live TikTok Menteri, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Laporan Gratifikasi KPK.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono unggah video polemik anggaran kapal. Purbaya akui mungkin salah data. Ini respons lengkapnya.
OTT tersebut dilakukan di dua lokasi pada hari yang sama, Rabu (4/2).
Purbaya menilai capaian tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin menguat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved