Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah menolak tekanan dari Amerika Serikat (AS) yang meminta agar Indonesia tidak menggunakan kapal berbendera Tiongkok dalam kegiatan ekspor dan impor.
Menurut Luhut, permintaan tersebut muncul dalam proses negosiasi antara kedua negara terkait kebijakan tarif impor sebesar 19% yang diberlakukan AS terhadap sejumlah produk asal Indonesia. Ia pun menegaskan Indonesia berhak menentukan kebijakan perdagangan secara independen tanpa intervensi pihak mana pun.
"Saya kira kita juga enggak mau semua (menuruti) maunya dia (AS). Misalnya, dia (AS) melarang kita untuk menggunakan kapal berbendera Tiongkok atau buatan Tiongkok. Kita harus tegas juga menunjukkan bahwa kita bukan negara ecek-ecek," kata Luhut.
Ini disampaikan dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth yang digelar oleh Metro TV di Jakarta, Kamis (16/10).
Menurutnya, selama ini alasan pemerintah Indonesia menggunakan kapal Tiongkok dalam kegiatan ekspor-impor karena pertimbangan biaya yang lebih terjangkau. Luhut bilang, jika Indonesia dipaksa untuk beralih ke kapal dari negara lain yang lebih mahal, hal itu justru dinilai bertentangan dengan peraturan dan undang-undang dalam negeri.
“Saya bilang ke AS, kalau kita pakai yang lain pasti harganya mahal. Kami nanti malah melanggar peraturan, undang-undang kami sendiri. Jadi, hal-hal seperti ini kita harus tegas," ucap mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu.
Ia kemudian menekankan Indonesia telah memiliki berbagai perjanjian perdagangan yang baru disepakati, seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan Canada-CEPA. Menurut Luhut, hal ini menjadi salah satu daya tawar penting bagi Indonesia di hadapan AS.
Luhut pun meminta AS untuk menghormati kebijakan perdagangan Indonesia terkait kegiatan ekspor-impor.
“Kami sudah punya perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain, dan itu juga harus dihormati. Kita tentu cari yang murah, bukan yang mahal," tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengikuti tekanan pihak mana pun, termasuk dalam konteks rivalitas antara AS dan Tiongkok.
"Karena AS berkelahi dengan Tiongkok, masa kita harus menuruti dia, ya enggak lah! kita harus cari jalan keluarnya," pungkasnya. (E-4)
Masukan dari MSCI harus dipandang sebagai momentum untuk mempercepat reformasi struktural guna mewujudkan pasar modal Indonesia yang lebih sehat, transparan, adil, dan semakin kompetitif.
Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang.
Tingkat ketidakpastian global saat ini mencapai level tertinggi sejak tahun 1980, menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibenahi karena ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved