Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa ada penolakan dari satu kementerian terkait dengan konsep Family Office.
Merespon hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyebut bahwa perbedaan pandangan antar kementerian terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan bukan hanya satu atau dua kali terjadi.
"Ya saya melihat memang ada ketidaksamaan visi di pemerintahan terkait dengan berbagai kebijakan publik. Bukan hanya satu kali ini saja sebenarnya kasus perbedaan pandangan ini terjadi. Efektivitas koordinasi internal patut dipertanyakan jika kondisi ini bukan hanya terjadi satu dua kali," kata Huda saat dihubungi, Sabtu (12/10).
Baca juga : Luhut soal Family Office: Uang Orang Tajir Nangkring di Indonesia
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa menteri yang menolak konsep Family Office tersebut justru lebih realistis dan mempunyai pandangan yang lebih luas. Sebab, ada faktor-faktor tertentu yang perlu diperhatikan apabila Indonesia ingin menjadi ladang investasi bagi para investor, salah satunya melalui konsep Family Office.
"Ada faktor lainnya yang membuat investor tidak berkenan, seperti faktor politik, kepercayaan, dan birokrasi. Kemudian, faktor suku bunga repatriasi aset yang tinggi membuat suku bunga kredit yang disalurkan pun juga tinggi. Akibatnya cost of investment juga tinggi, menyebabkan meningkatkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat dalam beberapa tahun terakhir," terang Huda.
Maka dari itu, Huda menegaskan bahwa konssp Family Office sebaiknya tidak perlu diberlakukan oleh Indonesia. Pasalnya, uang senilai US$200 miliar yang nantinya masuk ke dalam Family Office seperti apa yang diharapkan Luhut tidak akan mengerek investasi.
"Jadi saya rasa, masuknya uang repatriasi melalui Family Office tidak akan mengerek investasi. Yang Luhut sampaikan menghasilkan peneriman hingga US$200 miliar itu bukan ke negara, tapi hanya diparkirkan saja," tandasnya. (Z-9)
Secara fungsi, keterlibatan aktif Teddy dalam membangun koordinasi adalah langkah yang sah dalam mendukung kerja-kerja eksekutif.
PPNS adalah sistem pengaturan agar aparatur sipil dapat diberi kewenangan khusus untuk menyidik tindak pidana di sektor tertentu, dan tidak berada di bawah komando Polri.
Angka ini menandakan keberhasilan Seskab dalam membangun profil publik di tengah isu-isu pemerintahan yang krusial.
PP KAMMI menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum mengevaluasi program prioritas di antaranya makan bergizi gratis (MBG) dan menteri berkinerja buruk.
Apakah 'orang-orangnya' Jokowi yang masih tersisa akan terdepak juga?
Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat khusus kepada lima eks menteri di kabinetnya yang belum lama ini diganti.
Sebuah instalasi seni interaktif dibangun untuk menerjemahkan filosofi investasi Sucor AM ke dalam pendekatan yang strategis dan mudah dipahami.
Kawasan timur Jakarta terus menguat sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi regional. Kabupaten Bekasi mencatat realisasi investasi mencapai Rp61,8 triliun.
Moody’s menahan rating Indonesia di Baa2. Pemerintah klaim ekonomi dan fiskal tetap kuat, defisit terjaga, Danantara dan MBG jadi tumpuan investasi.
Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, proses perizinan yang berlapis, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering telah menjadi penghambat nyata bagi investasi di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved