Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, mengungkapkan bahwa ada penolakan dari satu kementerian terkait dengan konsep Family Office.
Merespon hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyebut bahwa perbedaan pandangan antar kementerian terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan bukan hanya satu atau dua kali terjadi.
"Ya saya melihat memang ada ketidaksamaan visi di pemerintahan terkait dengan berbagai kebijakan publik. Bukan hanya satu kali ini saja sebenarnya kasus perbedaan pandangan ini terjadi. Efektivitas koordinasi internal patut dipertanyakan jika kondisi ini bukan hanya terjadi satu dua kali," kata Huda saat dihubungi, Sabtu (12/10).
Baca juga : Luhut soal Family Office: Uang Orang Tajir Nangkring di Indonesia
Lebih lanjut, Huda menilai bahwa menteri yang menolak konsep Family Office tersebut justru lebih realistis dan mempunyai pandangan yang lebih luas. Sebab, ada faktor-faktor tertentu yang perlu diperhatikan apabila Indonesia ingin menjadi ladang investasi bagi para investor, salah satunya melalui konsep Family Office.
"Ada faktor lainnya yang membuat investor tidak berkenan, seperti faktor politik, kepercayaan, dan birokrasi. Kemudian, faktor suku bunga repatriasi aset yang tinggi membuat suku bunga kredit yang disalurkan pun juga tinggi. Akibatnya cost of investment juga tinggi, menyebabkan meningkatkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) meningkat dalam beberapa tahun terakhir," terang Huda.
Maka dari itu, Huda menegaskan bahwa konssp Family Office sebaiknya tidak perlu diberlakukan oleh Indonesia. Pasalnya, uang senilai US$200 miliar yang nantinya masuk ke dalam Family Office seperti apa yang diharapkan Luhut tidak akan mengerek investasi.
"Jadi saya rasa, masuknya uang repatriasi melalui Family Office tidak akan mengerek investasi. Yang Luhut sampaikan menghasilkan peneriman hingga US$200 miliar itu bukan ke negara, tapi hanya diparkirkan saja," tandasnya. (Z-9)
Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas strategi menghadapi dinamika perekonomian global.
Serangan AS tersebut menyusul serangan Israel yang dilancarkan sejak 13 Juni lalu ke berbagai target di Iran, termasuk situs-situs nuklir dan militer.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
WACANA reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada momen enam bulan pemerintahan menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Tujuannya guna mengevaluasi kinerja setiap departemen dan menentukan siapa yang akan lanjut menjabat sejalan dengan prioritas pemerintahannya.
Jika pemerintahan Prabowo ke depan ingin berjalan efektif, salah satu rumusnya harus memperbanyak para pembantunya di kabinet yang berkategori Mr Clean.
HINGGA akhir April 2025, data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor saham di pasar modal hampir menyentuh angka 6,9 juta investor.
investasi yang gagal masuk ke Indonesia senilai Rp1.500 triliun pada 2024. Itu disebabkan antara lain oleh permasalahan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, hingga daya saing.
Investor reksa dana mencatatkan pertumbuhan hingga Mei 2025 menjadi 15,6 juta, naik hampir 30% daripada periode sama 2024 sebesar 12,1 juta investor,
KEK Industropolis Batang menutup semester pertama 2025 dengan membukukan nilai investasi sebesar Rp1,1 triliun. Angka itu diperoleh dari masuknya dua tenant strategis.
Survei YouGov di Indonesia tentang resolusi tahun baru 2025 mengungkapkan 74% responden ingin mengelola keuangan dengan lebih baik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved