Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menekankan ntingnya upaya digitalisasi di dalam sector pemerintahan. DEN menegaskan bahwa digitalisasi adalah elemen kunci untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. Sekretaris Eksekutif DEN, Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa DEN telah memberikan rekomendasi ke Presiden Prabowo Subianto yang mencakup empat pilar digitalisasi utama. Itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas tata kelola negara.
"Pilar yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara. Dari optimalisasi pendapatan negara ini ada 2 desain utama yang pertama adalah Core Tax yang ini terkait nanti dengan perpajakan yang kedua adalah Simbara yang ini nanti terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, terutama royalty. Jadi ini adalah 2 komponen utama di dalam pilar optimalisasi pendapatan negara," kata Seto di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (9/1).
Pilar kedua, sambung Seto, adalah bagaimana pemerintah ingin mengefisienkan belanja negara dan meminimalkan inefisiensi-inefisiensi.
"Salah satunya adalah yang kemarin sudah dilucurkan terkait dengan e-katalog lalu. Kemudian yang ini saat ini juga sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan penerima-penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi," imbuhnya.
Adapun pilar ketiga adalah bagaimana pemerintah ingin memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat umum terkait dengan layanan kependudukan, SIM, paspor, dan lain-lain yang akan diintegrasikan.
"Sistem digital ini dirancang untuk mengurangi birokrasi berlebih dan memberikan pengalaman yang lebih mudah serta cepat bagi masyarakat," beber Seto.
Kemudian, pilar keempat, pemerintah akan mencoba meningkatkan layanan berusaha. Sebagaimana diketahui, pada periode Presiden Jokowi, pemerintah telah merintis OSS yang hingga saat ini terus dilakukan perbaikan. "Dan ini akan menjadi salah satu pilar yang menjadi kunci sehingga terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi ini nanti bisa difasilitasi dari pilar yang keempat ini," tandasnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa digitalisasi tersebut akan menjawab banyak pertanyaan mengenai korupsi, efisiensi, hingga single data.
"Dewan saya sudah ingatkan kemarin sebelum ketemu Presiden hati-hati karena Presiden itu bisa cepat. Dan Presiden kemarin kasih shock therapy kepada Dewan dia mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus dan kita sudah harus kerja around the clock untuk membuktikan ini karena ini menyangkut game changer buat Indonesia," tutur Luhut. (Z-11)
PEMERINTAH Indonesia menghentikan sementara izin operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) menyusul tuduhan kuat bahwa aktivitas perusahaan pulp dan kertas tersebut ikut berkontribusi pada kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di wilayah Sumatra.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan maupun kepemilikan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL).
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa dirinya telah menolak keberadaan PT Toba Pulp Lestari sejak lebih dari 20 tahun lalu.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tuduhan yang mengaitkannya dengan kepemilikan perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL).
Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan sejarah pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden SBY.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Woosh sudah mampu
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha (merchant) agar tidak menolak pembayaran menggunakan uang tunai (Rupiah).
Aset kripto semakin diperhitungkan bukan hanya karena peluang nilai, tetapi juga karena fungsinya dalam diversifikasi keuangan modern
PERINGATAN Hari HAM Internasional 10 Desember 2025 mengangkat tema sangat menggugah, Human rights, our everyday essentials
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Dengan dukungan penuh jajaran Korlantas dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berbagai inovasi yang dihadirkan kini mulai dirasakan manfaatnya oleh publik.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mengoptimalkan modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional melalui penguatan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved