Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Luhut: Efisiensi Investasi di Indonesia Jelek, Kalah dari Negara Pesaing di ASEAN

Insi Nantika Jelita
02/12/2024 12:52
Luhut: Efisiensi Investasi di Indonesia Jelek, Kalah dari Negara Pesaing di ASEAN
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan(Antara)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan posisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih buruk yakni di angka 6,8. Angka itu terlampau tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya seperti Vietnam yang memiliki ICOR 5,7, Malaysia 4,9, dan Filipina dengan 4,4.

ICOR merupakan parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi yang dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu. 

"ICOR kita nih masih jelek. Kalau Anda lihat ICOR kita dibandingin Filipina, dibandingkan Malaysia, Indonesia itu paling tinggi, paling tidak efisien kita. Kita harus hati-hati mengenai ini," imbuh Luhut dalam diskusi Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (2/12).

Luhut menegaskan pemerintah perlu memperbaiki ICOR untuk mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air. Pasalnya, DEN mencatat adanya inefisiensi 30% atau senilai Rp1.000 triliun dari total belanja negara.

Melihat masalah itu, ia mendesak pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar biaya yang dikeluarkan semakin efisien. Luhut pun mengaku telah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan digitalisasi dalam setiap birokrasi pemerintahan.

"Ini ada uang Rp1.000 triliun. Anda mau apakan itu. Makanya, saya melapor ke presiden, kita digitilisasi semua (birokrasi) kementerian/lembaga, datanya, lalu ada audit berkala," ucap Luhut. 

Ia menuturkan dalam waktu dekat Prabowo Subianto akan meluncurkan Katalog Elektronik Versi A6, versi terbaru dari pengembangan e-katalog saat ini. Ini akan mencakup 90% pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini.  Upaya ini dilakukan untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efisien.

"Presiden akan launching versi ke-6 e-katalog. Itu akan masuk 90% pengadaan barang dan jasa. Akan ada efisiensi (anggaran) hingga 40%, dan itu akan jadi source of revenue (sumber penghasilan) baru kita. Dengan adanya digitalisasi, sistem (pemerintahan) akan semakin efisien," pungkasnya. (Z-11)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya