Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan posisi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia masih buruk yakni di angka 6,8. Angka itu terlampau tinggi dibandingkan negara-negara di ASEAN lainnya seperti Vietnam yang memiliki ICOR 5,7, Malaysia 4,9, dan Filipina dengan 4,4.
ICOR merupakan parameter yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara. Semakin kecil angka ICOR, biaya investasi yang dikeluarkan semakin efisien untuk menghasilkan output tertentu.
"ICOR kita nih masih jelek. Kalau Anda lihat ICOR kita dibandingin Filipina, dibandingkan Malaysia, Indonesia itu paling tinggi, paling tidak efisien kita. Kita harus hati-hati mengenai ini," imbuh Luhut dalam diskusi Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Senin (2/12).
Luhut menegaskan pemerintah perlu memperbaiki ICOR untuk mendorong investasi yang lebih efisien di Tanah Air. Pasalnya, DEN mencatat adanya inefisiensi 30% atau senilai Rp1.000 triliun dari total belanja negara.
Melihat masalah itu, ia mendesak pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar biaya yang dikeluarkan semakin efisien. Luhut pun mengaku telah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan digitalisasi dalam setiap birokrasi pemerintahan.
"Ini ada uang Rp1.000 triliun. Anda mau apakan itu. Makanya, saya melapor ke presiden, kita digitilisasi semua (birokrasi) kementerian/lembaga, datanya, lalu ada audit berkala," ucap Luhut.
Ia menuturkan dalam waktu dekat Prabowo Subianto akan meluncurkan Katalog Elektronik Versi A6, versi terbaru dari pengembangan e-katalog saat ini. Ini akan mencakup 90% pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini. Upaya ini dilakukan untuk pengelolaan anggaran yang lebih baik dan efisien.
"Presiden akan launching versi ke-6 e-katalog. Itu akan masuk 90% pengadaan barang dan jasa. Akan ada efisiensi (anggaran) hingga 40%, dan itu akan jadi source of revenue (sumber penghasilan) baru kita. Dengan adanya digitalisasi, sistem (pemerintahan) akan semakin efisien," pungkasnya. (Z-11)
ANGGOTA Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menyatakan perlunya penyederhanaan regulasi sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk kemudahan usaha perlu segera dilakukan.
JURU bicara (jubir) Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Jodi Mahardi menegaskan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan kewajiban bagi industri. Pendekatan TKDN diganti jadi insentif
Pendekatan 'fire and forget' yang selama ini diterapkan harus ditinggalkan. Ia menegaskan pemerintah ingin memastikan proses deregulasi kali ini benar-benar menghasilkan perubahan nyata.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) telah menerima arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan langkah-langkah deregulasi guna meningkatkan efisiensi ekonomi nasional.
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, industri tekstil, produk tekstil (TPT) dan alas kaki tetap menjadi sektor strategis bagi ketahanan ekonomi
Indonesia disebut tertinggal jauh dari Malaysia dan Singapura yang telah membangun family office dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
Elon Musk resmi mundur dari Doge, inisiatif efisiensi pemerintah AS, setelah 130 hari menjabat.
Bahkan media-media besar sudah melakukan penyesuaian konten, efisiensi tenaga kerja, dan perubahan pola bisnis
Pelaksanaan kontrak pesawat jet, KPU RI mampu melakukan efisiensi pembayaran. Sebab, nilai kontrak awal pengadaan itu sebesar Rp65 miliar.
Sebagai informasi, Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Kementerian PU tahun 2025 menjadi Rp73,76 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved