Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan yang akan dipimpin Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena. Unit baru itu akan menangani sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara buruh dan pengusaha.
"Kami saat ini telah membentuk tim atau unit khusus yang khusus dan saat ini telah berjalan dan akan terus kita kembangkan untuk mengawal masalah-masalah yang terjadi di keluarga besar atau terkait dengan perburuhan, terkait dengan ketenagakerjaan, sengketa-sengketa," kata Listyo saat meninjau pelaksanaan May Day di Stadion Madya Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Mei 2024.
Listyo menyadari ada stakeholder terkait juga menangani sengketa ketenagakerjaan. Namun, dia memastikan pembentukan tim khusus ini tidak akan mengganggu kerja stakeholder tersebut.
Baca juga : SPN dan FSB Garteks Ajukan Konsep Hubungan Industrial Baru di Momen May Day
"Jadi di lapangan kita mendengar banyak sekali sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha, tentunya ini bukanlah hal yang tidak bisa diselesaikan namun demikian tentunya kita juga butuh ada informasi masukan," ujar mantan Kapolda Banten itu.
Listyo meyakini dengan unit khusus itu, Polri bisa membantu menyelesaikan sengketa yang ada secara komprehensif. Dia menekankan tugas unit khusus ini tidak akan mencampuri stakeholder yang mempunyai tugas yang sama.
"(Karena) di sisi lain kita pun juga mempunyai tugas memelihara kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat)," pungkas eks Kabareskrim Polri itu. (Yon/Z-7)
Dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan maka akan mendorong ikllim investasi yang positif di Kota Cirebon
Pemerintah hadir memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet, termasuk pesepak bola. Baik itu perlindungan jaminan sosial, keselamatan, maupun perlindungan pengupahan.
PEMERINTAH kota Bekasi meraih penghargaan pertama paritrana awards 2020 untuk pemerintah kabupaten atau kota tingkat Provinsi Jawa Barat.
Kalangan buruh sepakat untuk meminta kenaikan UMP di DKI Jakarta sebesar 10,55%, dengan mengacu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ketika memutuskan UMP 2023, Pemprov DKI Jakarta menggunakan formula Peraturan Menaker 18/2022. Rinciannya, UMP tahun berjalan ditambah hasil pengkalian alfa dengan pertumbuhan ekonomi.
Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan kegiatan itu ditujukan untuk menyerap masukan-masukan konsep dan solusi atas isu-isu ketenagakerjaan.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena mengapresiasi pembentukan Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan Polri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved