Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo mengatakan bahwa dalam menjalankan setiap kewenangan memutuskan perkara, pihaknya akan terus berkomitmen untuk mengedepankan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta mencegah independensi kekuasaan kehakiman.
“Kritik hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu bahwa independensi peradilan harus benar-benar nyata bukan sekedar tampak belakang intensif adalah pelindung konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara,” jelasnya Suhartoyo pada acara pembukaan masa sidang 2025 di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (2/1).
Suhartoyo menilai bahwa dengan terjaganya independensi dan imparsial dalam penanganan perkara, akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik kepada sebuah lembaga peradilan MK.
“Berpijak dari hal itulah, MK menyadari sepenuhnya inti dari seluruh proses kinerja MK adalah meraih kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, maka MK tidak akan berperan optimal,” ujarnya.
Selain itu, Suhartoyo menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam menjaga kepercayaan publik adalah dibutuhkan para hakim konstitusi dan segenap jajaran MK yang berkualitas baik.
“MK telah berupaya semaksimal mungkin menunjukkan komitmen untuk membangun kepercayaan publik,” katanya.
Salah satunya kata Suhartoyo adalah dengan semakin mendisiplinkan ketepatan waktu bagi para hakim dan jajaran dalam memulai persidangan sebagai jadwal yang telah ditetapkan
“Kami juga memudahkan dan membuka akses seluas-luasnya bagi para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi,” ungkapnya. (Dev/I-2)
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025.
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa Suhartoyo sah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi di Pilkada Pemalang
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved