Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK>
Suhartoyo menjelaskan peningkatan jumlah perkara juga menjadi tantangan tersendiri bagi MK dalam menjaga amanat UUD Tahun 1945.
“Lonjakan perkara ini sekaligus menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga pelaksanaan amanat UUD 1945,” kata Suhartoyo.
Lebih lanjut, Suhartoyo mengungkapkan bahwa jumlah putusan pengujian undang-undang yang dihasilkan pada 2025 juga merupakan yang tertinggi dalam satu tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Total capaian permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus pada tahun ini merupakan yang tertinggi, yakni sebanyak 263 permohonan,” jelasnya.
Jika dirinci berdasarkan amar putusan, dari 263 perkara pengujian undang-undang yang diputus tersebut, 33 perkara dikabulkan, 87 perkara ditolak, 87 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dan 47 perkara diputus melalui ketetapan.
Suhartoyo menegaskan, capaian tersebut menunjukkan peran MK yang semakin sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara di tengah dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang. (H-3)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.
LARANGAN merokok dan menggunakan ponsel saat berkendara diminta diperjelas dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Pemohon menilai aturan yang ada saat ini masih terlalu umum.
SEORANG advokat menggugat UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena menilai aturan yang seharusnya hanya berlaku untuk ormas justru diterapkan juga pada yayasan.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Pemohon adalah WNI yang dituduh melakukan intervensi terhadap pejabat di badan pendapatan daerah
MK tidak terima gugatan Roy Suryo Cs terkait pasal pencemaran nama baik di UU ITE & KUHP. Hakim menilai permohonan kabur dan tidak sinkron. Simak ulasannya
Kuasa hukum Prof Laksanto Utomo, mengatakan keterangan para pihak terkait diharapkan dapat membantu MK melihat lebih konkret bagaimana program MBG dijalankan dan manfaat bagi masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved