Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK>
Suhartoyo menjelaskan peningkatan jumlah perkara juga menjadi tantangan tersendiri bagi MK dalam menjaga amanat UUD Tahun 1945.
“Lonjakan perkara ini sekaligus menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga pelaksanaan amanat UUD 1945,” kata Suhartoyo.
Lebih lanjut, Suhartoyo mengungkapkan bahwa jumlah putusan pengujian undang-undang yang dihasilkan pada 2025 juga merupakan yang tertinggi dalam satu tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Total capaian permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus pada tahun ini merupakan yang tertinggi, yakni sebanyak 263 permohonan,” jelasnya.
Jika dirinci berdasarkan amar putusan, dari 263 perkara pengujian undang-undang yang diputus tersebut, 33 perkara dikabulkan, 87 perkara ditolak, 87 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dan 47 perkara diputus melalui ketetapan.
Suhartoyo menegaskan, capaian tersebut menunjukkan peran MK yang semakin sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara di tengah dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang. (H-3)
Hakim MK Suhartoyo menyoroti fragmentasi kewenangan penegakan hukum di laut dalam sidang UU Kelautan. Pakar Soleman B. Ponto menilai kewenangan tangkap Bakamla.
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.
Kuasa hukum Prof Laksanto Utomo, mengatakan keterangan para pihak terkait diharapkan dapat membantu MK melihat lebih konkret bagaimana program MBG dijalankan dan manfaat bagi masyarakat
MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak melengkapi alat bukti dan tidak hadir dalam sidang perbaikan permohonan.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Pengemudi ojol dan NGO Deconstitute menggugat skema kuota internet hangus ke Mahkamah Konstitusi dengan menguji UU Telekomunikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved