Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan, sepanjang 2025 MK menangani 701 permohonan atau perkara dari seluruh kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK>
Suhartoyo menjelaskan peningkatan jumlah perkara juga menjadi tantangan tersendiri bagi MK dalam menjaga amanat UUD Tahun 1945.
“Lonjakan perkara ini sekaligus menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tetap menjaga pelaksanaan amanat UUD 1945,” kata Suhartoyo.
Lebih lanjut, Suhartoyo mengungkapkan bahwa jumlah putusan pengujian undang-undang yang dihasilkan pada 2025 juga merupakan yang tertinggi dalam satu tahun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Total capaian permohonan pengujian undang-undang yang telah diputus pada tahun ini merupakan yang tertinggi, yakni sebanyak 263 permohonan,” jelasnya.
Jika dirinci berdasarkan amar putusan, dari 263 perkara pengujian undang-undang yang diputus tersebut, 33 perkara dikabulkan, 87 perkara ditolak, 87 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, dan 47 perkara diputus melalui ketetapan.
Suhartoyo menegaskan, capaian tersebut menunjukkan peran MK yang semakin sentral dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara di tengah dinamika ketatanegaraan yang terus berkembang. (H-3)
Menjawab berbagai kritik dari kalangan ahli hukum tata negara soal integritas MK, Suhartoyo menegaskan, lembaga tersebut secara konsisten menjaga marwah dan independensinya.
Ia menekankan bahwa independensi merupakan kewajiban mutlak bagi hakim konstitusi sekaligus jaminan bagi para pencari keadilan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti sedikitnya 14 putusan penting terkait pengujian UU (PUU) yang berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan dan kehidupan masyarakat sepanjang 2025.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan uji UU yang masuk dan diregistrasi pada tahun ini, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah MK.
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa Suhartoyo sah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyoroti praktik hangusnya sisa kuota internet prabayar yang dinilai berbeda perlakuan dengan token listrik prabayar yang tidak mengenal masa kedaluwarsa.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Saldi menjelaskan, para pemohon yang berstatus mahasiswa lebih banyak menguraikan hak konstitusional secara normatif, tanpa menunjukkan hubungan sebab-akibat.
Mahkamah juga menilai, dalam kapasitas pemohon sebagai anggota DPRD Provinsi Papua, saluran konstitusional untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan hukum.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved