DPR: Usul Pilkada Lewat DPRD Cermin Kegelisahan Publik dan Elite

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menilai bahwa usulan agar pilkada dilakukan secara tidak langsung seperti kepala daerah ditunjuk oleh pusat atau dipilih DPRD sebagai akumulasi dari kegelisahan publik terhadap sistem pemilu di tanah air.

"Itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elit-elit partai politik," kata Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.

Hal itu disampaikannya merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) yang juga Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang mengusulkan agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.

Baca juga : NasDem Dukung Kementerian BUMN dan Kemenhut Berkantor di IKN

Bahtra menyebut bahkan usulan agar pilkada ke depan dilakukan melalui DPRD pernah dilontarkan pula oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra saat acara HUT Ke-60 Partai Golkar, Jawa Barat, 12 Desember 2024.

"Sebetulnya sih ini bukan sesuatu ide yang baru ya karena Ketua Umum kami, sekaligus Presiden Prabowo pada pidato di acara Partai Golkar, kalau saya tidak salah tujuh bulan yang lalu juga menyampaikan hal yang serupa," ujarnya.

Sebagaimana pernyataan Prabowo, kata dia, negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sukses menyelenggarakan pilkada tidak langsung.

Baca juga : DPR Bakal Kaji Usulan Moratorium Pembangunan IKN

"Mereka kan pilkadanya tidak langsung dan mereka juga sukses melakukan gelaran pemilu itu sendiri, walaupun tidak dilaksanakan secara langsung dipilih oleh masyarakat," ucapnya.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya akan melakukan kajian lebih mendalam dan menampung aspirasi dari berbagai pihak terkait desain pemilu di tanah air agar dapat terselenggara dengan baik, berkualitas, efektif, dan efisien.

"Dari sisi biaya misalnya, dari sisi waktu misalnya. Itu semua kegelisahannya," tuturnya.

Sebagaimana diskursus yang berkembang, lanjut dia, pilkada langsung di Indonesia saat ini menghabiskan anggaran yang amat besar untuk dapat terlaksana.

Selain itu, pilkada langsung membawa dampak pada persoalan distribusi logistik di daerah-daerah kepulauan yang ada di tanah air. "Belum lagi misalnya pada saat pendistribusian logistik ke pulau-pulau itu susahnya minta ampun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah dapat ditunjuk pusat atau dipilih DPRD.

“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD di seluruh tanah air,” ujar Cak Imin dalam acara Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

Cak Imin mengusulkan hal tersebut sebagai salah satu langkah dari penyempurnaan tata kelola politik nasional.

Dia juga menjelaskan usulan tersebut didasarkan pada pengalaman sejumlah kepala daerah yang mengatakan harus mengalami konsolidasi yang cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang.(Ant/P-1)