Deddy Sitorus PDIP: Pilkada Langsung Buah Reformasi, Jangan Dihapus

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebaiknya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Menurutnya, sistem pemilihan langsung merupakan hasil dari perjuangan reformasi dan tidak semestinya dihapus begitu saja.

Ia menilai, wacana untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD justru berpotensi merampas hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka. 

"Jadi sungguh aneh kalau hak rakyat untuk menentukan pemilihnya lalu diambil dan diserahkan pada segelintir elite yang ada di DPRD," tambah dia.

Baca juga : LSI Denny JA: Sentimen Negatif Pilkada dipilih DPR

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak kelam ketika Pilkada dilakukan oleh DPRD, terutama pada masa Orde Baru. Menurutnya, saat itu intervensi kekuasaan sangat kuat dan kerap mengancam stabilitas politik.

Ia juga khawatir pemilihan dilakukan oleh DPRD ada pihak-pihak tertentu yang ikut cawe-cawe dan bisa berdampak pada stabilitas politik nasional.

"Oleh karena itu paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat," kata Deddy.

Baca juga : Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Cacat Secara Sistem

Sementara itu, menanggapi isu soal wacana pengangkatan gubernur oleh presiden, Deddy menyatakan tidak keberatan jika hal tersebut benar-benar diterapkan. Menurutnya, secara struktur, gubernur memang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Saya pribadi, partai belum memutuskan, berpendapat tidak ada masalah kalau gubernur diangkat oleh presiden sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tetapi kewenangannya juga harus jelas," kata Deddy.

Deddy menekankan bahwa posisi gubernur bukan sebagai penguasa wilayah, melainkan administrator yang bertugas mengoordinasikan pembangunan antarwilayah.

"Jangan seperti sekarang gubernur bertanggung jawab urusan SMA dan SMK. Ketika dia nggak ngurus, rakyat nggak tahu. Yang ditanya bupati wali kota. Lalu misalnya soal pembangunan jalan, infrastruktur. Yang punya wilayah itu adalah daerah," kata Deddy.  (P-4)