Pengamat Ingatkan Agenda Reformasi Polri Jangan sampai Dibajak Kepentingan Politik Tertentu

KOORDINATOR Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, menegaskan bahwa agenda Reformasi Budaya Polri harus tetap murni pada jalur pembenahan internal dan pelayanan publik. Ia mengingatkan agar narasi reformasi tersebut tidak disusupi oleh penunggang gelap atau kepentingan politik tertentu yang berpotensi mendelegitimasi institusi kepolisian.

Fauzan menilai arah reformasi yang benar seharusnya menyentuh aspek fundamental, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan anggota Polri di lapangan, khususnya Bhabinkamtibmas.

“Reformasi Budaya Polri harus mengarah pada pembenahan sistem pelayanan, kualitas SDM, serta kesejahteraan anggota, terutama Bhabinkamtibmas di pelosok. Mereka adalah ujung tombak keamanan negara,” ujar Fauzan melalui keterangannya, Senin (16/2/2026).

Baca juga :  Pengembalian Polri di Bawah TNI Cederai Reformasi 

Fauzan menyayangkan adanya narasi tendensius dari sejumlah pihak yang dinilai menyerang personal pimpinan Polri secara subjektif. Ia menilai serangan tersebut berpengaruh terhadap stabilitas keamanan nasional.

“Bahwa purnawirawan seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko sangat naif. Kita bisa bayangkan, kalau mereka kehilangan sesuatu, pasti lapornya ke Polsek, bukan ke tokoh-tokoh tertentu. Menyerang Polri secara umum itu melemahkan stabilitas,” sindirnya.

Menurut dia, kritik terhadap institusi negara adalah bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan konstruktif, bukan dengan narasi yang berujung pada krisis moral dan etika.

Baca juga : Habiburokhman: Waspadai Mantan Pejabat Jadi Penumpang Gelap Reformasi Polri

FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan. Pihaknya mendukung penuh Reformasi Budaya Polri yang berorientasi pada profesionalisme dan penguatan integritas internal demi kepentingan masyarakat luas.

"Kami mengajak publik menjaga stabilitas nasional. Jangan sampai agenda perbaikan institusi justru dijadikan kendaraan politik oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana," pungkas Fauzan.

Sementara itu, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menduga adanya pola serangan verbal yang terstruktur dan sistematis terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut pola ini memiliki kemiripan dengan narasi yang pernah diarahkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Habib Syakur menduga isu reformasi Polri ini ditunggangi oleh kelompok tertentu, termasuk eks simpatisan organisasi yang telah dilarang pemerintah, yang masih menyimpan dendam politik.

“Serangan verbal terhadap Jenderal Listyo sangat seragam dengan pola menyerang Presiden Joko Widodo. Ini bukan kritik konstruktif, tetapi framing yang sistematis untuk mendelegitimasi institusi,” jelas Habib Syakur. (H-2)