Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Cacat Secara Sistem

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berpandangan wacana soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tak tepat. 

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menerangkan pemikiran kepala daerah dilpilih DPRD merupakan pemikiran cacat secara sistem. “Ini isu lama yang diputar-putar terus. Sayang sekali menurut saya pelembagaan demokrasi kita, berputar putar terus di sistem langsung atau tidak langsung,” tegas Fadli kepada Media Indonesia, hari ini. 

Fadli juga menilai seharusnya pemerintah dan stakeholder terkait berbicara jauh lebih substansial dan maju ketimbang hanya membahas soal pilkada langsung dan tidak langsung. “Tak ada dalam sistem presidensil, pemimpin lembaga eksekutif dipilih lembaga legislatif,” ungkapnya. 

Baca juga : Penghapusan Pilkada, Pakar HTN: Yang Salah Parpol, yang Dihukum Rakyat

Terpisah, Partai Gerindra mendukung penuh wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. Usulan itu rencananya akan dikaji pada awal 2025.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra  Ahmad Muzani, disela menghadiri kegiatan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/12).

Ahmad Muzani yang juga menjabat sebagai Ketua MPR ini mengatakan, wacana tersebut sudah disuarakan Gerindra sejak 2014. Pada 2014, katanya, sudah diputuskan soal ini, hanya saja kemudian kalah di MK (mahkamah konstitusi). "Dari awal sebenarnya. Kan ini sesuatu yang sudah pernah di tahun 2014. 2014 sudah pernah kita putuskan, kemudian kalah di MK kalau tidak salah waktu itu,"katanya.

"Kalau Gerindra tidak ada problem. Gerindra setuju kalau pilkada harus dipilih DPRD. Tidak ada masalah. Gerindra setuju,"imbuhnya. (Ykb/P-2)