Berita Terbaru kepala daerah dipilih DPRD Hari Ini

Wacana Pilkada DPRD Perlu Kajian Substansi Demokrasi, bukan Sekadar soal Mekanisme

WACANA pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dan memicu perdebatan publik.

Prabowo Pertimbangkan Usulan Bahlil soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

Presiden Prabowo Subianto menyatakan tengah mengkaji gagasan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengenai pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Masyarakat Sipil Tolak Wacana Pilkada oleh DPRD

KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah  atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD

Legislator PDIP Nilai Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD sebagai Kemunduran Demokrasi

Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.

Kepala Daerah Tidak Bisa Dipilih DPRD, Karena Indonesia Sistem Presidensial

Dengan sistem presidensial, dia mengatakan bahwa presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan, kecuali yang bersangkutan melakukan kesalahan yang sangat serius.

Pilkada Sebaiknya Mengikuti Aturan Pilpres

Sentimen yang dikaji hanya yang positif dan negatif, tanpa memasukkan sentimen netral. Hasilnya Dari 1.898 percakapan yang dianalisis, 76,3% menunjukkan penolakan. 

Ketua DPRD Jakarta Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui Legislatif

KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.

Tenang Tentukan Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah

Muhdi memastikan bahwa Komite I DPD RI akan terus mengawal pembahasan wacana tersebut, termasuk dengan menggelar FGD (focus group discussion).

LSI Denny JA: Sentimen Negatif Pilkada dipilih DPR

Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer.

Bawaslu RI Respons Usulan Prabowo Soal Pilkada Dipilih DPRD

Puadi berharap prinsip penyelenggaraan Pilkada kedepan lebih efektif dan efisien.

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Memperlemah Otonomi dan Desentralisasi

Peran pemimpin daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi atas mandat otonomi daerah, sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pilkada Lewat Rakyat ataupun DPRD Sama-sama Dibolehkan

Dari riset tersebut, menurut dia, sistem politik bakal berdasarkan kebutuhan Bangsa Indonesia untuk bertahun-tahun ke depan

Pilkada Lewat DPRD Nihil Pengawasan

Kerja-kerja pengawasan saat pilkada langsung menjadi sulit terlaksana jika nantinya kepala daerah dipilih lewat DPRD. 

Kepala Daerah Dipilih DPRD Tidak Menjamin Kurangi Biaya Politik

Alasan biaya politik tinggi yang dijadikan dasar Presiden Prabowo untuk mengganti pemilihan kepala daerah melalui DPRD, dinilai tidak tepat.

Pilkada Lewat DPRD tak Otomatis Tekan Biaya Politik

Ia juga menegaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah oleh DPRD berisiko merusak prinsip checks and balances dalam demokrasi. 

NasDem Ingin Mekanisme Pilkada Dipilih DPRD Dikaji Secara Seksama

Willy mengatakan pembahasan rumusan aturan terkait wacana itu juga harus dilakukan dengan pikiran jernih. Hal ini mencegah terjadinya polemik di masa mendatang.  

Usul Prabowo Soal Pilkada Dipilih DPRD Tidak Sesuai dengan Sistem di Indonesia

Djayadi juga menyebut Singapura dan Malaysia bukan tergolong negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia. Sehingga perbandingan yang disebut Prabowo tak sesuai. 

Perlu Formula Aturan yang Tepat jika Kepala Daerah Dipilih DPRD

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemilihan sempat dilakukan melalui DPRD.

PDIP Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.

Baleg DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah Soal Kepala Daerah Dipilih DPRD

Untuk memutuskan apakah kepala daerah dipilih DPRD perlu pembahasan lebih lanjut melibatkan masyarakat sipil.

Krisis Iklim dan Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Norma, Stabilitas Kawasan, dan Kepentingan RI di Indo-Pasifik

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia