Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung atau melalui porses pemilihan DPRD. Adapun wacana tersebut disampaikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
"Ya kita tak setuju dengan usulan Pilkada menjadi tak langsung," kata Rio saat dihubungi, Selasa (17/12).
Rio menejalskan, sistem politik Pemilu harus tetap dialektis dengan terbuka menerima kritik-otokritik sambil berupaya menyempurnakan mekanisme pemilihan yang sudah ada.
"Wajar jika menimbulkan opini kemunduran demokrasi Indonesia (dengan adanya wacana ini) karena sejatinya tidak sekadar pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan melalui parpol, tetapi lebih karena sistem politik Indonesia sekarang ini yg cenderung liberal dan kapitalistik-pragmatis," jelas Rio.
Lebih lanjut, Rio menyebutkan bahwa sistem politik yang terbuka membuat partai politik menjadi wadah aspirasi rakyat yang dapat mencetak kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa.
"Pilkada DKI Jakarta 2024 membuktikan bahwa kualitas kader produk pendidikan kuat dari partai politik mampu menjawab kebutuhan dan harapan warga Jakarta dengan memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang notabene adalah sama-sama kader satu partai," pungkasnya. (Far/P-2)
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal yang jelas bahwa demokrasi itu jorok, messy, berbiaya mahal, dan hal lain sebagainya
Apapun peraturannya, menurut Ganjar, jika tidak dijalankan dengan komitmen, maka akan kontraproduktif dengan tujuan utamanya.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memberikan tawaran terkait problematika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved