Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak langsung atau melalui porses pemilihan DPRD. Adapun wacana tersebut disampaikan sebelumnya oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Wijayanto Rio Sambodo mengatakan, wacana tersebut tak diikuti dengan upaya penyempurnaan sistem politik yang ada.
"Ya kita tak setuju dengan usulan Pilkada menjadi tak langsung," kata Rio saat dihubungi, Selasa (17/12).
Rio menejalskan, sistem politik Pemilu harus tetap dialektis dengan terbuka menerima kritik-otokritik sambil berupaya menyempurnakan mekanisme pemilihan yang sudah ada.
"Wajar jika menimbulkan opini kemunduran demokrasi Indonesia (dengan adanya wacana ini) karena sejatinya tidak sekadar pemilihan langsung atau melalui sistem perwakilan melalui parpol, tetapi lebih karena sistem politik Indonesia sekarang ini yg cenderung liberal dan kapitalistik-pragmatis," jelas Rio.
Lebih lanjut, Rio menyebutkan bahwa sistem politik yang terbuka membuat partai politik menjadi wadah aspirasi rakyat yang dapat mencetak kader terbaik sebagai calon pemimpin bangsa.
"Pilkada DKI Jakarta 2024 membuktikan bahwa kualitas kader produk pendidikan kuat dari partai politik mampu menjawab kebutuhan dan harapan warga Jakarta dengan memilih pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang notabene adalah sama-sama kader satu partai," pungkasnya. (Far/P-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Apapun peraturannya, menurut Ganjar, jika tidak dijalankan dengan komitmen, maka akan kontraproduktif dengan tujuan utamanya.
KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin memberikan tawaran terkait problematika yang melingkupi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved