Kemendagri Konsolidasikan Pemerintah Daerah Lewat Rakornas 2026

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi untuk mempercepat realisasi program prioritas Presiden. Agenda ini dijadwalkan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2).

Rakornas mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045. Forum tersebut dirancang sebagai kelanjutan dari Rakornas tahun sebelumnya sekaligus menjadi instrumen pendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menilai, penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan strategis tidak berhenti di level perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan secara konkret di lapangan.

Baca juga : Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Pemanfaatan Stadion

"Pemilihan tema tersebut dimaksudkan untuk percepatan implementasi program prioritas Presiden melalui sinergi pusat dan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor isu strategis, dan menjembatani kebijakan dengan pelaksanaan untuk memastikan keberhasilan Program Prioritas Presiden tersebut," kata Benni dikutip pada Senin (2/2). 

Dalam Rakornas ini, Kemendagri akan menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Unsur TNI dan Polri juga dilibatkan sebagai narasumber. 

Sejumlah agenda strategis Presiden akan dibahas, mencakup kebijakan ekonomi, investasi, dan energi, hingga program kerakyatan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis.

Baca juga : Selama 2025, Kemendagri Terima 737 Pengaduan soal Kinerja Kepala Daerah

Selain itu, peran Kejaksaan, TNI, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi perhatian, khususnya dalam aspek pengamanan, penegakan hukum, dan pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Rakornas 2026 diproyeksikan dihadiri sekitar 4.453 peserta yang berasal dari kementerian dan lembaga, kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Seiring besarnya skala kegiatan, Kemendagri mengimbau masyarakat di sekitar lokasi acara untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas dan mobilitas. Pemerintah, kata Benni, akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemerintah daerah setempat guna memastikan Rakornas berlangsung tertib, aman, serta tidak menimbulkan gangguan berarti bagi masyarakat. (Mir)