Selama 2025, Kemendagri Terima 737 Pengaduan soal Kinerja Kepala Daerah

INSPEKTORAT Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima 737 pengaduan masyarakat soal kinerja kepala daerah selama 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja bersama di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (25/11).

"Telah dilaksanakan selama 2025 ini untuk merespon 737 pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya menjadi atensi publik, seperti Bupati Indramayu (Lucky Hakim) yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin," kata Bima.

Bima menjelaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, persoalan etika, ketaatan kepada regulasi.

Selain kasus Lucky Hakim, Kemendagri juga menerima pengaduan terkait Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif PBB sampai 250%. Selanjutnya, Wali Kota Prabumulih Arlan yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah SMP N 1 Prabumulih. "Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," pungkas Bima. (Faj/P-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa