Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
INSPEKTORAT Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerima 737 pengaduan masyarakat soal kinerja kepala daerah selama 2025. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat rapat kerja bersama di Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (25/11).
"Telah dilaksanakan selama 2025 ini untuk merespon 737 pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya menjadi atensi publik, seperti Bupati Indramayu (Lucky Hakim) yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin," kata Bima.
Bima menjelaskan Inspektorat Jenderal Kemendagri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, persoalan etika, ketaatan kepada regulasi.
Selain kasus Lucky Hakim, Kemendagri juga menerima pengaduan terkait Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif PBB sampai 250%. Selanjutnya, Wali Kota Prabumulih Arlan yang melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah SMP N 1 Prabumulih. "Itu tiga di antara 700 lebih kasus yang menjadi aduan dari masyarakat," pungkas Bima. (Faj/P-2)
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
PIDATO Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal yang jelas bahwa demokrasi itu jorok, messy, berbiaya mahal, dan hal lain sebagainya
Sistem pemilihan langsung yang berjalan selama ini justru cenderung menciptakan mentalitas pragmatis di tengah masyarakat.
Gelombang keluhan atas dugaan bahan bakar Pertalite bermasalah terus mengalir ke Pertamina. Hingga Kamis (30/10), tercatat 162 laporan masuk ke posko pengaduan yang dibuka sejak Jumat (24/10)
DPRD Desak BUMD DKI Buat Kanal Pengaduan Masalah Kualitas, Buntut Beras Oplosan
Pengaduan soal pungli dapat disampaikan melalui kotak aduan yang tersedia di setiap blok hunian atau secara daring melalui WhatsApp di nomor 0812-1351-5837, serta melalui Aplikasi LATUCIP GO.
Pengaduan dapat langsung melakukannya melalui aplikasi WhatsApp dengan menghubungi nomor 0855 5555 4141. Kontak itu disebut aktif selama 24 jam.
Sebagian besar penyelenggara Pemilu yang diberhentikan terkait dengan ketidaknetralan yang terjadi pada masa kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved