DPRD Desak BUMD DKI Buat Kanal Pengaduan Masalah Kualitas, Buntut Beras Oplosan

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta untuk membuka kanal pengaduan yang bisa diakses warga untuk mengeluhkan masalah kualitas pangan yang mereka dapatkan.

Rio mengatakan, kanal tersebut digunakan terkait kasus pengoplosan beras pada sejumlah merek yang turut menyeret BUMD milik Pemprov DKI yakni PT Food Station Tjipinang Jaya. 

"Tentu ini harus menjadi semacam introspeksi bahwa harus dibuka pengaduan secara transparan, yang bisa diakses secara mudah diketahui oleh warga. Sehingga ini menjadi salah satu supporting sistem dalam fungsi-fungsi pengawasan secara publik," kata Rio kepada wartawan, Kamis (17/7).

Baca juga : Aprindo Turunkan Harga Jual Beras Premium Rp200 Per Kilogram dan Minta Supplier Buat Surat Pernyataan

Selain itu, Rio juga mendesak agar Pemprov DKI tak hanya melakukan audit secara internal terhadap dugaan pelanggaran mutu beras dari gudang Food Station, melainkan juga pelibatan audit secara eksternal. Kemudian, hasil audit disampaikan secara terbuka.

Dua langkah ini, menurut Rio, patut dilakukan dalam rangka menjaga kepercayaan publik terhadap keterbukaan pengelolaan perusahaan milik Pemprov DKI. 
Seiring dengan hal itu, Komisi B DPRD berencana memanggil Food Station untuk mengklarifikasi kasus tersebut setelah audit dilakukan.

"Sampai saat ini kita masih menunggu proses investigasi.  Pada prinsipnya kita siap kapan saja, karena memang ini salah satu tugas pokok, fungsi, anggota Dewan," ujar Rio.

Baca juga : Cenderung Ada Kesengajaan, Perpadi Minta Pemerintah Analisis Penyebab Pengoplosan Beras

Satgas Pangan Polri kini tengah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait laporan pengoplosan beras tersebut. Polri memeriksa empat produsen yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) sebagai langkah penyelidikan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok berjanji akan menarik beras yang dijual oleh PT Food Station Tjipinang Jaya jika BUMD milik Pemprov DKI tersebut terbukti melakukan pengoplosan.

"Kalau terbukti dioplos akan ditarik," kata Hasudungan dalam pesan singkat, Rabu, 16 Juli.

Saat ini, Hasudungan menyebut pihaknya tengah melakukan audit internal dalam memeriksa kualitas beras yang dijual oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Dinas KPKP, lanjut Hasudungan, kini masih menunggu hasil pemeriksaan sampel beras yang diambil dari gudang milik Food Station di Cipinang, Jakarta Timur.

"Iya (Dinas KPKP melakukan audit internal). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP," jelasnya. (Far/M-3)