Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KEPALA Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat mengaku belum mempelajari lebih detail terkait beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya yang tidak sesuai standar mutu premium.
Dirinya irit bicara saat ditanya awak media perihal kasus yang menimpa BUMD binaan Pemprov DKI Jakarta itu. Pasalnya, Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara soal adanya respons terkait temuan kualitas beras produksi PT Food Station Tjipinang Jaya.
"Saya pelajari dulu ya, kalau saya sudah tau saya pasti cerita," ujar dia singkat di kawasan Taman Menteng Jakarta Pusat, Kamis (17/7)
Diketahui, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Moch Arief Cahyono mengatakan sampel beras dari Food Station telah diuji di lima laboratorium yang berbeda.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan.
Teprisah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok menanggapi hasil uji coba laboratorium yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) soal dugaan beras oplosan dari PT Food Station Tjipinang Jaya yang menyebut tidak sesuai standar mutu.
Ia mengatakan bahwa Dinas KPKP melakukan uji sampel terhadap 15 beras produksi Food Station sebagai pembanding dari hasil Kementan. Menurutnya hasil uji sampel akan keluar pada Jumat (18/7).
"Iya biar mereka yang klarifikasi ya dan sebagai pembanding kami juga periksa 15 sampel tambahan," ujar Hasudungan saat dikonfirmasi, Kamis (17/7).
"Kemungkinan besok (hasil uji sampel)," tambahnya. (Far/M-3)
Praktik pengoplosan beras bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk nyata kejahatan terstruktur yang merugikan rakyat dan mencederai kepercayaan publik terhadap negara.
Pramono Anung menunjuk mantan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjadi Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya.
Satgas Pangan mengintensifkan pengawasan terhadap puluhan ribu pasar di seluruh Indonesia, sebagai respons terhadap maraknya praktik pengoplosan beras.
Polri tetapkan 3 petinggi Food Station sebagai tersangka kasus beras premium oplosan yang tak sesuai SNI. Ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
DPRD Desak BUMD DKI Buat Kanal Pengaduan Masalah Kualitas, Buntut Beras Oplosan
Salah satu BUMD yang diproyeksikan Pramono untuk menjual sahamnya ke publik adalah PT Bank DKI. Pramono menargetkan Bank DKI mulai IPO dalam satu tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved