Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan. Ia mengatakan para aktor di balik beras oplosan yang berbuat zalim harus dihukum karena merugikan jutaan masyarakat.
“Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal” kata Sahroni, melalui keterangannya, Rabu (16/7).
Sektretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya. Ia mengatakan ada risiko kesehatan ketika masyarakat mengonsumsi beras yang kualitasnya buruk.
“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas,” kata Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni mendorong pemerintah agar selalu memperhatikan kualitas beras yang beredar di pasaran. Pemerintah harus menjamin kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.
“Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” katanya.
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan. Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan untuk melindungi petani dan masyarakat luas, terlebih total kerugiannya bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.
Amran mengaku sudah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait masalah tersebut. Sejauh ini telah ditemukan 212 merek beras oplosan. (H-3)
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras.
kenaikan harga gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium yang tidak berubah mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengoplosan beras
Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran mutu, memantik perhatian publik.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 26 dari 212 perusahaan yang memproduksi merek beras telah mengakui praktik pengoplosan beras.
TEMUAN beras terindikasi oplosan membuat penjualan komoditas pangan pokok itu lesu di pasar Kota Malang, Jawa Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved