Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan. Ia mengatakan para aktor di balik beras oplosan yang berbuat zalim harus dihukum karena merugikan jutaan masyarakat.
“Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal” kata Sahroni, melalui keterangannya, Rabu (16/7).
Sektretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya. Ia mengatakan ada risiko kesehatan ketika masyarakat mengonsumsi beras yang kualitasnya buruk.
“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas,” kata Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni mendorong pemerintah agar selalu memperhatikan kualitas beras yang beredar di pasaran. Pemerintah harus menjamin kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.
“Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” katanya.
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan. Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan untuk melindungi petani dan masyarakat luas, terlebih total kerugiannya bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.
Amran mengaku sudah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait masalah tersebut. Sejauh ini telah ditemukan 212 merek beras oplosan. (H-3)
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
FORUM Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan keluhan soal kelangkaan beras premium di ritel modern. Ketua FKBI Tulus Abadi menyebut kelangkaan akibat kasus beras oplosan
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Hingga pertengahan Agustus ini, hasil panenan gabah petani dihargai kisara Rp7450 - Rp7850/kg oleh pengusaha besar.
Pabrik besar cenderung membeli gabah dengan harga lebih tinggi, Rp6.700–Rp7.000 per kilogram, dibanding pabrik kecil yang membeli sekitar Rp6.500.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia (RI), Yeka Hendra Fatika, menegaskan bahwa pencampuran (mixing) varietas beras merupakan praktik yang lumrah dilakukan di dunia perberasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved