Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan. Ia mengatakan para aktor di balik beras oplosan yang berbuat zalim harus dihukum karena merugikan jutaan masyarakat.
“Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zolim yang harus dihukum setimpal” kata Sahroni, melalui keterangannya, Rabu (16/7).
Sektretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat yang harus dijamin kualitas dan keamanannya. Ia mengatakan ada risiko kesehatan ketika masyarakat mengonsumsi beras yang kualitasnya buruk.
“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas,” kata Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni mendorong pemerintah agar selalu memperhatikan kualitas beras yang beredar di pasaran. Pemerintah harus menjamin kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat.
“Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” katanya.
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan. Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan untuk melindungi petani dan masyarakat luas, terlebih total kerugiannya bisa mencapai Rp100 triliun per tahun.
Amran mengaku sudah berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait masalah tersebut. Sejauh ini telah ditemukan 212 merek beras oplosan. (H-3)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Beras premium, medium, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sulit ditemukan di pasar.
FORUM Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyampaikan keluhan soal kelangkaan beras premium di ritel modern. Ketua FKBI Tulus Abadi menyebut kelangkaan akibat kasus beras oplosan
DINAS Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun menemukan beras tak layak konsumsi beredar di sejumlah toko dan swalayan.
Hingga pertengahan Agustus ini, hasil panenan gabah petani dihargai kisara Rp7450 - Rp7850/kg oleh pengusaha besar.
Pabrik besar cenderung membeli gabah dengan harga lebih tinggi, Rp6.700–Rp7.000 per kilogram, dibanding pabrik kecil yang membeli sekitar Rp6.500.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved