Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Forum ini diposisikan sebagai ajang penyelarasan langkah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas pemerintah.
Rakornas akan berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026). Sejumlah kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan kementerian dan lembaga dipastikan hadir.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyebut, Rakornas 2026 diarahkan untuk memberikan arahan strategis kepada kepala daerah dan Forkopimda agar pelaksanaan kebijakan nasional berjalan selaras hingga tingkat daerah. Fokus utama forum ini adalah percepatan realisasi program prioritas Presiden dalam kerangka Indonesia Emas 2045.
"Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%," ujar Benni dikutip pada Senin (2/2).
Selain membuka Rakornas, Prabowo dijadwalkan menyampaikan arahan langsung kepada para peserta. Ia juga akan memaparkan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 serta garis besar strategi kebijakan untuk mendorong kinerja yang lebih optimal pada 2026.
Menurut Benni, peran kepala daerah dan Forkopimda krusial dalam memastikan target program prioritas tercapai. Mereka menjadi penggerak utama roda pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Karena itu, Rakornas dipandang penting untuk membangun kesamaan perspektif, memperkuat koordinasi, dan menyatukan kebijakan pusat dengan implementasi di daerah.
Dalam pelaksanaannya, Kemendagri menghadirkan jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri koordinator, menteri, hingga pimpinan lembaga negara. Unsur TNI dan Polri juga dilibatkan sebagai narasumber dalam sejumlah sesi tematik yang membahas isu strategis, antara lain sinergi kebijakan ekonomi dan energi, kedaulatan pangan berkelanjutan, serta agenda prioritas nasional lainnya.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diperkirakan diikuti sekitar 4.487 peserta. Mereka berasal dari unsur pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta Forkopimda dari seluruh Indonesia. (E-3)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan stadion sebagai upaya memperkuat ekosistem sepak bola sekaligus pemberdayaan UMKM.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Rekomendasi Ombudsman RI akan diterbitkan apabila dalam tahap resolusi monitoring setiap laporan masyarakat tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved