Kemendagri Soroti Praktik Baik Daerah Turunkan Pengangguran

BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran. 

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan pentingnya ada ruang pembelajaran bersama antardaerah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi yang terbukti efektif. Ini penting agar dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan karakteristik masing-masing,

Ia menekankan, keberhasilan penurunan pengangguran tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kualitas kebijakan, inovasi yang dihasilkan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Baca juga : Mendagri Tekankan Kepala Daerah Buat Kebijakan Pro UMKM

“Yang kita dorong adalah kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Inovasi dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan,” ujarnya dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah yang dilakukan secara daring dari Command Center BSKDN (1/4).

Dalam pelaksanaan presentasi, sejumlah daerah menunjukkan berbagai pendekatan inovatif dalam menangani pengangguran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, misalnya, menampilkan praktik baik melalui penguatan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, seperti pelatihan operator alat berat yang disesuaikan dengan permintaan kawasan industri. 

Maluku Utara juga mendorong hilirisasi sektor unggulan, seperti komoditas cengkeh dan perikanan, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dukungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui akses pembiayaan, pendampingan, hingga fasilitasi agar produk lokal mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Kabupaten Alor menunjukkan praktik baik melalui pengembangan program berbasis potensi lokal, seperti program “Tripalawa” yang mengintegrasikan sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Upaya ini diperkuat dengan pemberian kemudahan investasi di sektor unggulan serta dorongan kewirausahaan bagi masyarakat, termasuk lulusan pendidikan tinggi, agar tidak bergantung pada sektor formal. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (M-3)