ILO: Indonesia Harus Kuatkan UMKM untuk Atasi Pengangguran

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan, salah satu kunci utama mengungkit penyerapan tenaga kerja di Indonesia adalah penguatan UMKM. Pasalnya, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, termasuk pekerja informal di pedesaan. 

Di Indonesia, penguatan UMKM erat kaitanya dengan inklusi keuangan karena minimnya akses mereka pada perbankan. Kondisi itulah yang melatarbelakangi Proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT) yang dilaksanakan ILO di Indonesia. 

"Proyek ini telah memperluas akses layanan keuangan terjangkau melalui penguatan ekosistem rantai nilai di tiga sektor utama di tiga provinsi yaitu sapi perah di Jawa Barat, rumput laut di Sumba, dan nilam di Aceh, yang juga didukung modernisasi layanan lembaga keuangan daerah," kata Project Manager PROMISE II IMPACT ILO Indonesia Djauhari Sitorus dalam pertemuan dengan media di Jakarta, Kamis (11/12).  

Baca juga : Tekan Pengangguran dan Kemiskinan dengan Peningkatan Rasio Kewirausahaan

Djauhari memaparkan, Sebanyak 6.000 UMKM memperoleh akses pembiayaan melalui BPR dan BPD dengan total nilai Rp167 miliar berkat penerapan Aplikasi Kredit Mobile, peningkatan sistem core banking, serta pengembangan Loan Origination System (LOS). Selain itu, sebanyak 3.610 UMKM memanfaatkan layanan tabungan dan deposito untuk investasi dan perencanaan keuangan senilai Rp20 miliar berkat penguatan sistem core banking di BPR.

"Inklusi keuangan merupakan katalis utama dalam mendorong transformasi UMKM menuju usaha formal, penguatan rantai nilai pedesaan, dan penciptaan lapangan kerja yang layak," kata Djauhari.

Keuangan yang inklusif, lanjut Djauhari, bukan hanya soal akses, tetapi juga menciptakan perubahan nyata pada mata pencaharian masyarakat. Dalam kerangka Decent Work Agenda, ILO mendorong kesehatan finansial produktivitas, pendapatan yang stabil, dan ketahanan usaha. Ketika pelaku UMKM dan petani terhubung dengan layanan keuangan formal, mereka menjadi lebih tangguh menghadapi risiko, lebih produktif, dan memiliki peluang memperluas usaha.

Djauhari enegaskan, inklusi keuangan adalah elemen penting dalam mendorong penguatan kesejahteraan sosial. Ketika layananan keuangan selaras dengan prinsip decent work, dampaknya tidak hanya ketahanan usaha yang lebih kuat, tetapi juga peningkatan perlindungan sosial dan perluasan kesempatan kerja, serta pasar tenaga kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. (X-8)