Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kemendagri Gelar Rapat Harmonisasi Penyusunan APBD 2026

APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.

Wamendagri Bantah Kenaikan PBB di Banyak Daerah Karena Efisiensi

Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.

Tito Dipanggil Prabowo ke Hambalang Ada Apa? Ini Bocorannya

Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.

Cegah Kasus Bupati Pati Terulang, Kemendagri Perlu Terapkan Sistem Tinjau Perda

Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo

Kemendagri Imbau Pemda Optimalkan Pendapatan dan Belanja Daerah

Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

Sengketa Tapal Batas Kampung Sidrap, Kemendagri Masih Tunggu Laporan

Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kisruh PBB 250 Persen di Pati, Kemendagri Minta Pemprov Jateng Lakukan Pembinaan

UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.

Eks Pj Gubernur DKI Jakarta Jadi Komut Food Station, Pramono: Punya Track Record

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya. 

BUMD Didorong Jadi Pilar Kemandirian Fiskal Daerah

BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

BSKDN Kemendagri: Anggaran 2026 Harus Efektif, Inovatif, dan Berdampak Langsung ke Masyarakat

BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.

Forkopimda Diminta Evaluasi Kinerja Satgas Terpadu Ormas

Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.

Kemendagri Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan BUMD untuk Kemandirian Ekonomi Daerah

BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.

Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, Kemendagri Didesak Audit Internal

Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.

Apkasi Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).

Mendagri Usul Bentuk Ditjen Khusus Awasi BUMD

Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. 

Mendagri Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Kemendagri Salurkan Dana Bantuan Parpol Rp 14 Miliar ke Partai NasDem

Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.

Kemendagri Segera Gandeng Pakar Bahas Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.

Ketua MPR Minta Menteri Jangan Bebani Presiden Prabowo

KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.

Wamendagri: Anggaran Retret Gelombang II Tidak sampai Rp500 Juta

Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia