Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Pulihkan Birokrasi Aceh Pascabanjir, 1.136 Personel Kemendagri dan IPDN Tuntaskan Misi Kemanusiaan

Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menarik Banyak Perhatian Masyarakat

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.

Rentetan OTT Kepala Daerah, DPR Desak Kemendagri Perketat Pengawasan

Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.

Kemendagri Evaluasi SE Gubernur Jabar Soal Angkutan AMDK, Bisa Dibatalkan Jika Tabrak Aturan Pusat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.

Paradigma Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Manusia Jadi Kunci Indonesia Emas

Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Pimpin Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi di Aceh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Ratusan Triliun Habis tapi Papua tak Maju, Ini Biang Keroknya

Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.

Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.

DPR RI Dukung Kemendagri Kucurkan Rp59,25 Triliun untuk Pemulihan Bencana di Sumatra

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.

Perkuat Penanggulangan Bencana, Kemendagri Terbitkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025

Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.

Pemerintah Kaji Sistem Pilkada yang Lebih Efektif, tak hanya Lewat DPRD

Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.

Korupsi di Pemda Marak, APIP dan Inspektorat Seolah tak Berkutik

Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.

Kemendagri dan TP PKK Pusat Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Aceh

Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari sinergi berkelanjutan antara Kemendagri dan TP PKK Pusat. 

UMKM dan Ritel Apresiasi Kemendagri Terkait Raperda KTR

Kemendagri juga mengarahkan adanya pengecualian penjualan dan pembelian produk rokok di tempat-tempat yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi.

Polemik Surat Pemerintah Aceh ke PBB, Komisi II DPR Dorong Kemendagri Bangun Komunikasi

Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang dan longsor tidak disikapi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.

BSKDN Soroti Pentingnya Integrasi Data dan Evaluasi dalam Policy Hub

BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.

Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

BSKDN Kemendagri memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025.

Mendagri: Presiden Minta Evaluasi Keamanan Gedung dari Kebakaran

Pemerintah pun akan mengkaji persoalan penerbitan izin pembangunan gedung tersebut, termasuk mengecek status risiko gedung itu, baik risiko rendah, sedang, atau tinggi.

Kemendagri bakal Latih Penanganan Krisis ke Bupati Aceh Selatan

Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, program pembinaan tiga bulan terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang diberhentikan sementara 

3 Kabupaten Dapat Bantuan Percepatan Penegasan Batas Desa di 2025 Melalui ILASPP

Ditjen Pemdes Kemendagri melakukan percepatan penegasan batas desa pada 2025. 3 kabupaten di 2 provinsi mendapatkan percepatan penegasan batas desa melalui ILASPP.

Politik Uang di Era Digitalisasi Transaksi Keuangan: Tantangan Sistemis dan Solusi Komprehensif untuk Pemilu yang Adil di Indonesia

Guru Inspiratif versus Guru Kurikulum

Ketika Perguruan Tinggi Luar Negeri Hadir di Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia