Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kemendagri: Keputusan Presiden Prabowo Penting untuk Penyelesaian Sengketa 4 Pulau Aceh-Sumut

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

Kemendari Segera Kaji Ulang Status Empat Pulau Aceh-Sumut

Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.

Soal Polemik Empat Pulau, Kemendagri Kaji Ulang Menyeluruh Pekan Depan

Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.

DPR Sebut Status Empat Pulau Eks Aceh Penting, Ini Alasannya

Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.

Kemendagri Akui Baru Mengetahui Kesepakatan 1992 Soal 4 Pulau Milik Aceh

Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

Kemendagri Bicara Peluang Sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumut Diputuskan Pengadilan

Kemendagri siap menerima keputusan apabila status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui proses pengadilan.

Ini Kronologi Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Kemendagri Akan Pertemukan Gubernur Sumut dan Aceh untuk Selesaikan Polemik Empat Pulau

membuka kemungkinan mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Bobby Nasution) dan Gubernur Aceh (Muzakir Manaf) guna menyelesaikan polemik status empat pulau

Ekonomi Daerah Lesu,  DPR Dukung Kemendagri Izinkan Kembali Pemda Rapat di Hotel

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mendukung mengizinkan kembali pemda menggelar kegiatan di hotel untuk menggerakkan perekonomian daerah

Komisi II DPR Dukung Rapat Pemda di Hotel Asal tak Mewah

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mendukung kebijakan Kemendagri yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (pemda) menggelar kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran

Ini Alasan Kemendagri Perbolehkan Pemda Kembali Rapat di Hotel

Data dari PHRI menunjukkan penurunan kinerja perhotelan dan anjloknya tingjat hunian dan kegiatan di hotel yang berpotensi untuk tidak saja meningkatkan angka PHK.

Pemda Boleh Rapat di Hotel, Komisi II DPR: Kemendagri Perlu Lakukan Kajian Matang

Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri. 

Sekolah Gratis 9 Tahun, Pemerintah Cari Skema Pendanaan di Luar APBD

Bima memastikan kebijakan sekolah gratis ini tidak bisa diterapkan tahun ini. Pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Polisi: Kami tidak Bisa Bubarkan Ormas

Polda Metro Jaya mengakutidak bisa membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas). Itu menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan pihak kepolisian.

Kemendagri Peringatkan Ormas tidak Ambil Alih Tugas Aparat

Kemendagri menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum. 

Kemendagri: Ormas Jangan Lakukan Penyegelan dan Penyitaan

Tugas-tugas tersebut hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Kemendagri Dorong Pemda Manfaatkan Liqlid untuk Kebijakan Publik Lebih Inklusif

KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid

APBD Papua Dipastikan Siap Biayai PSU

Kalau sudah (menandatangani) NPHD artinya itu sudah dasar hukumnya sudah pasti bahwa itu akan dibiayai sesuai dengan NPHD yang ada

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting