Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Kisruh PBB 250 Persen di Pati, Kemendagri Minta Pemprov Jateng Lakukan Pembinaan

UU Pempda mengamanatkan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bisa mendampingi apabila kabupaten/kota di bawahnya mengalami permasalahan.

Eks Pj Gubernur DKI Jakarta Jadi Komut Food Station, Pramono: Punya Track Record

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Food Station Tjipinang Jaya. 

BUMD Didorong Jadi Pilar Kemandirian Fiskal Daerah

BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

BSKDN Kemendagri: Anggaran 2026 Harus Efektif, Inovatif, dan Berdampak Langsung ke Masyarakat

BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.

Forkopimda Diminta Evaluasi Kinerja Satgas Terpadu Ormas

Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.

Kemendagri Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan BUMD untuk Kemandirian Ekonomi Daerah

BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.

Pegawai Dukcapil Terlibat Perdagangan Bayi, Kemendagri Didesak Audit Internal

Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.

Apkasi Tegaskan Komitmen Dukung Program Prioritas Presiden Prabowo

Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).

Mendagri Usul Bentuk Ditjen Khusus Awasi BUMD

Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah. 

Mendagri Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Kemendagri Salurkan Dana Bantuan Parpol Rp 14 Miliar ke Partai NasDem

Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.

Kemendagri Segera Gandeng Pakar Bahas Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.

Ketua MPR Minta Menteri Jangan Bebani Presiden Prabowo

KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.

Wamendagri: Anggaran Retret Gelombang II Tidak sampai Rp500 Juta

Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.

Kemendagri Matangkan Rencana Retret Sekda Seluruh Indonesia

Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.

Kepala Daerah Kaget Pembatasan Waktu Makan saat Retret

Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah

Kemendagri Akan Dalami 4 Pulau di Kepulauan Riau yang Dijual Secara Daring

Kemendagri juga masih mempertimbangkan terkait apakah pihaknya akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan, sebab informasi tersebut masih perlu didalami secara jelas dan detail. 

28 Inovasi Daerah Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Layanan Publik

BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik

DPR Minta Kemendagri Susun Blue Print Peta Besar Wilayah Indonesia

DPR RI meminta Kemendagri segera menyusun blue print atau cetak biru peta besar wilayah administratif di seluruh Indonesia.

Ini Alasan Mendagri Putuskan 4 Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.

Artificial Intelligence dan Pendidikan Berbasis STEM

Konflik Thailand-Kamboja Menguji ASEAN

Pengibaran Bendera One Piece, Bagaimana Menyikapinya?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia